Tanjungbalai
(harianSIB.com)Wali Kota Tanjungbalai
Mahyarudin Salim dan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, membahas usulan penanganan permasalahan sedimentasi perairan
Sungai Asahan.
Usulan itu disampaikan Mahyaruddin Salim, didampingi Wakil Wali Kota Muhammad Fadly, melalui zoom meeting yang berlangsung di Command Center, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Rabu (23/7/2025).
Rapat koordinasi nasional yang digelar KKP itu juga membahas Revisi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 16 Tahun 2024, serta penanganan sedimentasi laut yang diusulkan oleh sejumlah Pemerintah Daerah, salah satunya Kota Tanjungbalai.
Hadir juga dalam rakor tersebut dari OPD teknis di antaranya, Baperida, Inspektorat, Dinas Perikanan, Dinas PUTR, Dinas Lingkungan hidup, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pangan dan Pertanian dan Dinas Kominfo Kota Tanjungbalai.
"Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya di Jakarta pada 11 Juli 2025 lalu. Hal ini bentuk komitmen dan sinergi lintas sektoral dalam mengawal isu-isu strategis daerah, khususnya Pemko Tanjungbalai di tingkat nasional," katanya.
Kata Mahyarudin, pertemuan kali ini bertujuan mendukung pelaksanaan kebijakan penataan ruang laut yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, serta menjawab tantangan lingkungan pesisir yang semakin kompleks akibat sedimentasi di perairan Sungai Asahan, Kota Tanjungbalai.
Wali Kota menyampaikan langsung kondisi perairan sungai di Kota Tanjungbalai dan kendala yang dihadapi akibat sedimentasi yang cukup parah di wilayah pesisir selat Malaka khususnya Sungai Asahan.
Tak hanya itu, sedimentasi juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tergenangnya permukiman warga dan pusat kota saat banjir rob datang.
"Pemko Tanjungbalai sebelumnya telah menyampaikan surat perihal permohonan penyelesaian permasalahan sedimentasi di pesisir Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan. Kita meminta bantuan dan dukungan terhadap penyelesaian permasalahan sedimentasi khususnya yang berada di alur pelayaran di Sungai Asahan," paparnya.
Sebab, menurut dia, persoalan sedimentasi ini tidak hanya menghambat aktivitas pelabuhan, tetapi juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat.
"Kami berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat segera merespons dan mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini secara menyeluruh," ujar Mahyaruddin.
Dalam kesempatan itu, pihak KKP menyampaikan akan membantu dan mempercepat implementasi pembersihan sedimentasi Sungai Asahan yang menjadi usulan Pemko Tanjungbalai. Dan, pihak KKP juga akan segera melakukan pengkajian atas usulan tersebut, serta penyiapan dokumen perencanaan sampai pelaksanaannya kegiatan nantinya.
Di akhir pertemuan, Mahyaruddin mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung dan mendoakan agar usulan yang telah disampaikan terkait rencana penyelesaian permasalahan sedimentasi ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan mendapat perhatian serius dari KKP.
"Kita berharap langkah ini menjadi awal dari penyelesaian persoalan sedimentasi yang telah lama menjadi tantangan di wilayah pesisir Tanjungbalai," kata. (**)