Medan
(harianSIB.com) Ketua Fraksi Partai NasDem
Rahmansyah Sibarani mengecam oknum J, yang menyebarkan informasi negatif dan tidak akurat terkait program beasiswa yang digulirkan Pemkab Tapanuli Tengah (Tapteng) bagi 104 mahasiswa, sehingga meresahkan masyarakat.
"Isu yang beredar di masyarakat yang disebut-sebut dihembuskan oknum J, telah menimbulkan keresahan dan suasana kericuhan di tengah masyarakat, khususnya para mahasiswa dan keluarganya yang menjadi penerima bantuan beasiswa tersebut," ujar Rahmansyah, kepada wartawan, Minggu (27/7/2025), melalui telepon dari Tapteng.
Rahmansyah selaku putra daerah Tapteng yang saat ini berdomisili di luar daerah, mengatakan, akan tetap memperhatikan dengan serius dinamika dan pembangunan di daerah dan siapapun tidak boleh menyebar informasi yang menyesatkan yang bisa menimbulkan keresahan masyarakat.
Perlu diketahui, tandas Rahmansyah, pemberian beasiswa kepada 104 mahasiswa oleh Pemkab Tapteng melalui APBD merupakan langkah positif dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di daerah.
Namun, baru-baru ini beredar informasi melalui media sosial sebagaimana dipublis oknum J, yang menyebut bahwa dari 104 penerima beasiswa, hanya 26 orang yang dianggap memiliki data murni atau benar, sementara 78 sisanya disebut-sebut sebagai "siluman". Pernyataan-pernyataan seperti ini, tambah anggota dewan Dapil Tapanuli ini, bisa menimbulkan suasana kericuhan dan menyulut opini negatif yang merugikan para mahasiswa dan keluarganya.
Berkaitan dengan itu, Rahmansyah yang juga kandidat doktor hukum ini, meminta agar semua pihak tidak asal menuding dan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya di kalangan masyarakat, sebab program beasiswa bentuk kepedulian PemKab Tapteng terhadap generasi muda dan harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat.
Rahmansyah juga meminta DPRD Kabupaten Tapteng agar bersikap tegas dan tidak ragu melaporkan pihak-pihak yang menyebarkan informasi menyesatkan ke aparat penegak hukum dan pihaknya siap mendukung langkah-langkah hukum oleh siapapun dan termasuk oleh mahasiswa maupun keluarganya dan elemen masyarakat lainnya, terhadap pihak-pihak yang telah menyebarkan hoaks yang dapat memecah belah dan merusak citra daerah.
"Kita juga telah mendengar beberapa hari yang lalu, telah ada yang melaporkan oknum J ke Polda Sumut dan kita sangat mengapresiasi langkah hukum tersebut serta meminta Polda Sumut segera menyikapinya sekaligus memproses hukum oknum J pelaku penyebar hoaks tersebut, demi berjalannya program-program pemerintah," katanya.(*)