Kisaran
(harianSIB.com)Ratusan warga mengatasnamakan Aliansi Kelompok Tani Asahan (AKTA) menggelar aksi unjuk rasa, Senin (28/7/2025), di Kantor
Bupati Asahan yang merupakan salah satu titik tujuan aksi mereka.
Dalam orasinya, massa menyebutkan, aksi tersebut dilatarbelakangi adanya pengusiran paksa kepada kelompok tani dilakukan oleh PT BSP pada Juni 2025 lalu dalam pengawalan Polres Asahan. Selain itu, juga masih dilakukan penangkapan kepada masyarakat, sementara HGU yang baru belum terbit.
"Kami sangat menyayangkan hal ini. Karena sebelumnya kami sudah melakukan audiensi terkait permasalahan eks HGU dengan Bupati Asahan yang mengatakan akan menindaklanjuti permasalahan ini dengan memanggil pihak PT BSP juga perwakilan dari kelompok tani," seru Ali Usman Sitorus SH dan Munandar SH selaku Korlap aksi.
Maka dari itu, tuntutan aksi mereka meminta Bupati Asahan agar tidak memperpanjang atau memperbaharui kepemilikan lahan eks HGU PT BSP sebelum dikeluarkannya plasma 30 persen. Dan jika sudah dikeluarkan, mereka meminta kejelasan dimana lokasi keberadaan lahan plasma tersebut. Selain itu, meminta bupati menjelaskan mengenai surat perjanjian antara PT BSP dengan Pemkab Asahan yang mana pihak PT BSP mengatakan dalam surat perjanjian disebutkan bahwa hasil dari tanaman sawit masih dikuasai mereka meskipun HGU-nya sudah berakhir.
"Kami meminta ketegasan dari Pemkab Asahan untuk tidak memperpanjang HGU PT BSP. Kami masyarakat juga meminta sebagian lahan PT BSP digunakan untuk program ketahanan pangan (Ketapang) bagi kelompok tani Asahan," sebut mereka.
Dalam aksi itu, mereka juga menolak Sekda yang merupakan perwakilan Pemkab Asahan dikarenakan bupati sedang tidak berada di kantor. Mereka sempat akan melakukan sweeping kedalam ruangan bupati tetapi dihalangi beberapa personel Sat Pol PP sehingga terjadi aksi saling dorong antara petugas dan para pengunjuk rasa. Akhirnya massa pun membubarkan diri dengan tenang setelah salah satu pegawai mengatakan, akan menjadwalkan ulang pertemuan dengan Bupati Asahan.