Tapteng
(harianSIB.com)Cabang Dinas (Cabdis) Pendidikan Sibolga akan me
nonaktifkan FT dari kegiatan belajar mengajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Sibolga.
Hal itu menjadi kesepakatan rapat terbatas yang digelar Cabdis Sibolga bersama alumni SMAN 3 Sibolga yang juga dihadiri Majelis Ulama Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Kasat Intelkam Polres Sibolga, Jumat (15/8/2025).
Kepala Bidang SMA Cabdis Sibolga, H. Tarihoran menyampaikan, nantinya langkah penonaktifan ini diambil mengingat FT masih menjalani proses pemeriksaan di Polres Sibolga terkait kasus dugaan penistaan agama.
"FT akan dinonaktifkan sampai ada kepastian penetapan status dari pihak kepolisian. Ya, kalau hasil pemeriksaan menyatakan dia tidak bersalah, yang bersangkutan akan kembali mengajar," jelasnya.
Sebelumnya, Andri Malau mewakili alumni SMAN 3 Matauli mendesak agar guru yang bermasalah dengan hukum untuk tidak mengajar di tempatnya dulu menimba ilmu. Menurutnya, seorang guru yang melakukan intoleransi tidak layak masuk kelas, memberikan pengajaran kepada siswa.
Sebagai seorang guru berstatus ASN, lanjutnya, FT semestinya bersikap nasionalisme yang berkarakter pancasila.
"ASN disumpah menjunjung tinggi pancasila, malah membahas perbedaan agama di live streaming yang dapat mengakibatkan pergesekan kerukunan umat beragama yang sudah terjalin sejak Indonesia merdeka," ujarnya.
Andri menegaskan, persoalan ini bukan masalah SARA namun soal sikap intoleransi yang telah ditunjukkan FT sebagai warga negara Indonesia juga guru ASN. Setelah ada tindakan tegas penonaktifan dari FT, maka alumni akan menarik papan bunga yang dipasang di sekitar lokasi SMAN 3 Sibolga.
Alumni juga meminta kepada Kasat Intelkam Polres Sibolga nantinya dapat memberikan pembinaan FT untuk kembali menanamkan rasa nasionalisme Pancasila.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Zulhamsyah Panjaitan mendukung persatuan guna mengantisipasi potensi riak-riak maupun tekanan dari kalangan masyarakat.
"Kita setuju dan itu memang harus dilakukan oleh Cabdis dan memang itulah satu-satunya jalan agar jangan pecah kerukunan umat khususnya di Kota Sibolga. Seandainya ada dampak atau efek di balik keputusan nanti setelah dinilai aktifnya untuk melakukan keinginan yang dilakukan oleh kepala sekolah," ucapnya. (**)