Pematangsiantar
(harianSIB.com)Aksi unjuk rasa besar-besaran yang digelar elemen masyarakat bersama koalisi mahasiswa di Kota Pematangsiantar, Senin (1/9/2025) akhirnya membuahkan hasil.
Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, resmi menandatangani tuntunan fakta integritas berkaitan pembatalan nilai jual objek pajak (NJOP) mengalami kenaikan pajak 1000% (Keputusan Walikota No. 900.1.13.1/278/II/2024 tentang besaran NJOP PBB P2 dan besaran minimal PBB P2 Tahun 2024–2026) disaksikan Forkopimda
Dalam dokumen berstempel itu, wali kota berjanji memenuhi tuntutan rakyat, di antaranya membatalkan seluruh kebijakan yang tidak pro-rakyat, khususnya yang membebani masyarakat Pematangsiantar. Selain membatalkan NJOP, pemerintah kota memprioritaskan renovasi Pasar Horas serta menghentikan pembangunan Gedung DPRD Kota Pematangsiantar.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Pansus Hendra Pardede, saat dimintai tanggapan di DPRD Kota Pematangsiantar, Rabu (3/9/2025) siang, mengatakan bahwa DPRD dari dulu terus menyuarakan ini, karena telah dianggap membebani rakyat.
"Kita tidak bosan-bosan menyuarakan, karena itulah tugas kita selaku anggota dewan," kata Hendra politisi partai Golkar ini.
Menurut dia, soal tuntutan massa berkaitan NJOP tersebut dibatalkan, tentunya pihaknya sangat mendukung keberpihakan kepada rakyat jangan sampai dibebani.
"Persoalan NJOP ini sudah kita bahas dan rapatkan di panitia khusus (Pansus) DPRD. Ini kita pastikan tahun tuntas dan semua tinggal tergantung wali kota untuk mencabut perwal sebelumnya," terangnya.
Sebelumnya Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Gemapsi) menggelar aksi di kantor DPRD Kota Pematangsiantar. Aksi Gemapsi tersebut juga bersamaan dengan sejumlah organisasi Cipayung Plus dan mahasiswa di Pematangsiantar yang menyuarakan penolakan kenaikan tunjangan DPR. (**)