Tapteng
(harianSIB.com)Warga Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) mengeluhkan ketersedian air bersih yang semakin menipis. Hal itu diungkapkan warga pada reses anggota DPRD Tapteng Fraksi PDI-Perjuangan,
Joko Pranata Situmeang, di Lingkungan IX, Kelurahan Hutabalang, Tapanuli Tengah, Sabtu (13/9/2025).
"Air bersih di lingkungan kami sangat susah. Kalaupun ada, pembayarannya sangat mahal, sama seperti di kota. Padahal air kita dari gunung, tapi kami tetap kesulitan," ungkap Juneidar, warga Lingkungan VII Hutabalang.
Selain itu, warga lainnya, Edy Hutauruk menekankan perlunya perlindungan sumber air bersih di pegunungan. Ia menyampaikan, alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit dan karet yang semakin marak, yang berdampak kerusakan lingkungan dan ketersediaan air bersih.
Edi mengusulkan agar pemerintah daerah segera mengeluarkan regulasi yang melarang penerbitan surat tanah di kawasan sumber air dan meninjau ulang izin yang telah dikeluarkan.
"Saya sudah melihat sendiri alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit dan karet. Ini menjadi perhatian serius," ucapnya.
Camat Badiri, Ahmad Soufi Pasaribu, mengatakan, Bupati Tapanuli Tengah telah menerbitkan surat edaran kepada camat dan lurah untuk tidak menerbitkan surat tanah di area pegunungan yang berpotensi dialihfungsikan
Menanggapi aspirasi tersebut, Joko Pranata Situmeang, berjanji akan memperjuangkan setiap masukan di DPRD Tapteng. Dia menekankan, pentingnya peran anggota DPRD dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah dan memberikan masukan konstruktif untuk pembangunan daerah.
"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tapanuli Tengah akan terus mendukung program pemerintah yang pro rakyat," ujar Joko, yang disambut dengan tepuk tangan meriah. (**)