Tanjungbalai(harianSIB.com)
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tanjungbalai mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional, atas terjadinya sejumlah bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, serta Aceh beberapa waktu lalu.
Pernyataan itu disampaikan Nuriana Silaban SH, selaku Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tanjungbalai, saat ditemui harianSIB.com, Senin (8/12/2025), menyikapi dampak kerusakan dan banyaknya jumlah korban di berbagai daerah secara khusus di Sumatera Utara akibat peristiwa bencana beberapa waktu lalu.
"Kondisi yang terjadi pada saat ini tidak lagi dapat ditangani dengan kapasitas pemerintah daerah maupun provinsi. Kita melihat dampak bencana seperti di Tapteng Sumut, maupun di Aceh dan Sumbar, mengakibatkan kerusakan fasilitas publik, hunian warga, hingga akses jalan yang terputus menunjukkan perlunya intervensi penuh dari pemerintah pusat," kata Nuriana.
Nuriana menilai, skala bencana yang terjadi pada saat ini sudah melampaui batas kemampuan daerah. Sehingga menurutnya, negara harus hadir secara total dan hal itu hanya bisa dilakukan melalui penetapan Status Bencana Nasional.
Baca Juga: Salmon Sumihar Sagala: Bencana Nasional Langkah Paling Cepat dan Tepat Selamatkan Korban Banjir di Sumut "Di daerah tetangga kita juga yakni, Kabupaten
Asahan, juga terjadi bencana banjir yang menggenangi sejumlah wilayah, seperti di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat. Persis berbatasan dengan kota kita," ucapnya.
"Kondisi ini diakibatkan meluapnya air sungai. Kerusakan akibat bencana tersebut hingga saat ini belum dapat diperbaiki karena ketiadaan anggaran, baik itu di tingkat Pemkab Asahan maupun tingkat Provinsi Sumatera Utara. Terlebih lagi dengan kondisi yang terjadi di Tapteng, yang merupakan daerah yang terparah terdampak bencana di Sumut ini," sambung Nuriana.