Kabanjahe (SIB)- Permasalahan di kota Kabanjahe dirasakan semakin kompleks. Semrawut, kusam, bau dan macet menjadi keluhan masyarakat luas. Terutama warga yang bermukim di pusat kota, khususnya di sepanjang Jalan Abdul Kadir, Jalan Kapten Bangsi Sembiring dan lainnya mengeluhkan keberadaan tempat penampungan sementara (TPS) yang sudah berlangsung 7 tahun lamanya setelah kebakaran pajak tradisional Kabanjahe akhir 2008 silam.Kesannya, berdirinya ratusan tempat penampungan sementara bukti bahwa permasalahan penanganan penataan kota kabupaten ini tak kunjung rampung.Melihat kesemrawutan kompleks inti kota, warga etnis Tionghoa mendesak Bupati Karo Terkelin Brahmana SH segera memindahkan tempat penampungan sementara yang terus disoroti masyarakat luas, termasuk para supir antarprovinsi melintasi inti kota membuat kemacetan.“Jelang jabatan bapak berakhir, tolong tata kota Kabanjahe semakin indah dan berbudaya. Pindahkan TPS ke tempat yang lebih layak dan nyaman, jangan dibiarkan bertahun-tahun berada di badan jalan. TPS sudah berdiri hampir 7 tahun. Kota tempat saya dilahirkan dan dibesarkan ini kumuh dan tertinggal,†ujar Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kabupaten Karo, Alek Chandra, Selasa (11/8) di Kabanjahe.Stasiun pembantu bus angkutan kota dan pedesaan juga agar diprogramkan tempatnya di pinggiran kota untuk mengatasi kemacetan di inti kota. Kita malu kalau kota Kabanjahe identik dengan kota "cowboy". Sepanjang Jalan Kapten Bangsi Sembiring saja untuk parkir sangat susah, ujar Risno warga Tionghoa lainnya.Merespon itu, Bupati Karo Terkelin Brahmana SH kepada wartawan mengaku menjelang masa jabatannya berakhir 8 bulan lagi, akan menata kota Kabanjahe dan Berastagi sebagai jendelanya Tanah Karo. TPS akan ditertibkan dengan mengalokasikan ke pajak Singa atau pajak Mulawari, Tigapanah. “Selama ini, saya konsentrasi menangani keluhan saudara-saudara yang mengungsi akibat erupsi Sinabung yang terus berkesinambungan. Baik yang di relokasi maupun di seputaran lingkar Sinabung,†ujar Terkelin Brahmana yang maju kembali jadi Balon Bupati Karo berpasangan dengan Cory Sriwati Br Sebayang.Kadang dua kali harus ke Jakarta bertemu dengan sejumlah pejabat kementerian. Baik dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) kerja Jokowi-JK, BNPB bahkan sampai mengikuti rapat kabinet terbatas dengan Presiden Joko Widodo. Bahkan akibat mengurusi para pengungsi mau pun penanganan relokasi di Siosar, saya hampir gagal mengikuti Pilkada karena lupa mengurus partai sebagai “perahu†mengikuti Pilkada Desember 2015 mendatang. Masalahnya sekarang, kendala pengadaan lokasi lahan pertanian belum tuntas di pihak pemerintah pusat karena itu menyangkut hutan lindung. Kendala ini bukan kelalaian pemerintah daerah (Pemkab Karo-red), tapi di pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Agraria dan BPN. Kiranya masyarakat memaklumi bahwa kendala itu mutlak keputusan pemerintah pusat,†ujar bupati.Tapi yang pasti, penanganan pembongkaran TPS serta mengalokasikan ke tempat yang layak pasti dalam waktu dekat akan dilaksanakan. “Ini jangan dijadikan sebagai kelalaian saya, tapi ini momok yang ditinggalkan pemimpin di masa-masa lalu,†tambahnya mengakhiri. (BR2/d)