Medan (SIB)- Anggota Komisi C DPRD Dairi Markus Wilter Purba SE mengatakan, mutasi 187 Pegawai Negeri Sipil (PNS) pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemkab Dairi yang dilaksanakan Senin 31 Agustus kemarin di Sidikalang banyak yang tidak lagi berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan, melainkan dilatarbelakangi faktor politis dan “like and dislike†(suka-tidak suka).“Kita dari DPRD melihat faktor atau aroma politik lebih dominan melatarbelakangi mutasi itu. Ada sejumlah PNS yang mengeluh karena dasar mutasi dinilai tidak jelas. Ada yang baru empat bulan yang lalu dimutasi, lalu kemarin tiba-tiba ikut dimutasi lagi,†kata Markus kepada wartawan di Medan, Sabtu (12/9).Apa maksudnya faktor politis? “Ini berkaitan erat dengan terjadinya dinamika atau naik turunnya hubungan eksekutif-legislatif yakni Pemkab dengan DPRD Dairi akhir-akhir ini dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban bupati dan pembahasan lainnya. Kita melihat ada beberapa family anggota DPRD yang ikut dimutasi kemarin padahal secara objektif alasannya tidak kuat, cenderung lebih karena faktor politis tadi,†jelasnya.Menurut anggota DPRD dari Partai Demokrat itu, pekan lalu dia bertemu dan berbincang dengan Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Jakarta. Markus telah menyampaikan keluhan-keluhan tentang mutasi di Dairi itu. Hinca, lanjut Markus, menyatakan protes karena mutasi tersebut dilaksanakan tanpa dasar yang kuat dan lebih karena faktor politis dan “like and dislikeâ€. “Bahkan Hinca Panjaitan saat itu juga berkordinasi dengan Idrus Marham (Sekjen DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono) dan menyoroti mutasi yang dilakukan lebih karena faktor politis,†ujarnya.Ditanya apa yang akan dilakukan DPRD Dairi sendiri terkait keluhan-keluhan seputar mutasi itu, ia mengatakan kemungkinan legislatif akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pemkab. Menurutnya, saat ini telah berkembang wacana di kalangan anggota dewan untuk melakukan RDP itu. Beberapa anggota Fraksi Hanura dan Fraksi Gerindra telah menyatakan dukungan.Sekdakab Dairi Sebastianus Tinambunan SH MPd, Minggu (13/9) mengatakan, mutasi tersebut dilaksanakan sesuai prosedur untuk peningkatan kinerja aparatur dan telah melalui pembahasan-pembahasan dan kajian, sama sekali bukan karena faktor politis atau lainnya.“Mutasi yang kemarin itu pengisian jabatan yang kosong dan ada juga beberapa kepala sekolah yang sudah delapan tahun menjabat sehingga wajib dimutasi supaya dapat sertifikasi. Satu hal yang penting, tidak ada yang non job. Tidak ada,†jelasnya. (R22/c)