Humbahas (SIB)- Kehadiran Bupati Tapanuli Utara (Taput) Nikson Nababan bersama sejumlah pimpinan SPKD Pemkab Taput dalam kegiatan acara pasangan calon (paslon) Bupati/Wakil Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) nomor urut 2 Dosmar Banjarnahor - Saut P Simamora di Desa Saitnihuta, Doloksanggul, Selasa (3/11) sore, menjadi perhatian sekaligus mengundang keheranan kalangan masyarakat Humbahas. Pantauan wartawan di lokasi, kedatangan rombongan bupati yang dikawal patwal itu, juga diikuti beberapa mobil dinas Pemkab Taput berplat merah bernomor seri antara lain BB 143 B, BB 153 B, BB 406 B, BB 395 B, BB 465 B serta mobil dinas RSU Swadaya Tarutung. Melihat itu, sejumlah elemen masyarakat Humbahas bertanya-tanya tujuan hadirnya Bupati Taput didampingi beberapa jajarannya. "Kita juga bertanya-tanya ada kepentingan apa pejabat Taput di kampung kami?" kata beberapa LSM Humbahas, yakni LARAS (Lembaga Aspirasi Suara Rakyat) melalui sekretarisnya Jules Rudianto Lumbangaol, PIR (Peduli Indonesia Raya) melalui Akim Purba, M Marbun dan AS Manullang kepada wartawan, Rabu (4/11) di Doloksanggul. Mereka pun berharap Kemendagri maupun Gubsu segera memberikan perhatian. Sah-sah saja dia membawakan marga, tapi ingat posisi dia itu apa? Baik PNS maupun pejabat juga harus netral kan, tegas mereka bersama-sama. Bupati Taput Nikson Nababan belum memberikan keterangan resmi terkait hal itu. Namun Kabag Humas Pemkab Taput, Donna Situmeang saat dihubungi SIB, Rabu (4/11) mengatakan keikutsertaan Humas menghadiri acara tersebut untuk mendampingi bupati. "Kedatangan bupati mungkin dari partai. Kami sebagai Humas Pemkab hanya mendampingi bupati sebatas protokoler, karena, kemana bupati pergi kita ikut. Lagian, kita tidak ada ngapa-ngapain di sana, hanya sebatas mendampingi, tapi kalau untuk lainnya saya tidak tahu", ujar Donna ketika ditanyakan hadirnya pimpinan SKPD seperti Kepala Bapedda Taput Indra Simaremare dalam rombongan. TIDAK DIBENARKANMenanggapi itu, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut Aulia Andri saat dikonfirmasi mengatakan bahwa perbuatan bupati tersebut tidak dibenarkan. Dia meminta kepada para elemen masyarakat, pasangan calon (paslon) lain yang merasa dirugikan untuk segera melaporkan peristiwa tersebut ke Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) di kota tersebut agar segera ditindaklanjuti. "Aktifitas yang dilakukan Bupati Taput, sesuatu yang tidak dibenarkan dalam undang-undang. Sebagai pejabat publik dan sebagai seorang bupati tidak seharusnya dia bersikap seperti itu. Untuk itu, apabila ada masyarakat yang melihat peristiwa itu, atau ada paslon lain yang merasa keberatan, kita anjurkan untuk segera membuat pengaduan ke Panwaslih setempat agar segera ditindaklanjuti," ucapnya. Tak hanya itu, Aulia juga menegaskan akan meminta kedua belah pihak yakni Bupati Taput dan calon bupati yang bersangkutan untuk klarifikasi. "Kalau memang seperti itu, kita akan meminta Panwas mengklarifikasi kedua belah pihak, baik bupati maupun calon bupati, karena itu tidak dibenarkan apalagi Bupati Taput menggunakan fasilitas negara. Atau bisa saja ada pengaduan dari Paslon lain atau masyarakat yang merasa keberatan. Mungkin saja panwasnya tidak ada di sana ketika peristiwa itu terjadi. Bantah Keras Sementara itu, Ketua FP Hanura DPRD Sumut Aduhot Simamora membantah keras adanya tudingan Bupati Taput bersama sejumlah SKPD telah menggunakan fasilitas Negara dalam kegiatan Paslon Bupati/Wakil Bupati Humbahas. "Kedatangan Bupati Taput ke acara pertemuan Simamora di Saitnihuta, tidak terkait dengan dukung-mendukung, tapi hanya menghadiri pertemuan marga Simamora," tandasnya. Kehadiran bupati dalam acara tersebut, bukan sebagai bupati, tandas Aduhot, tapi selaku "hela" dari Marga Simamora, karena istri bupati boru Simamora. Lagipula, bupati tidak menggunakan fasilitas Negara, tapi menggunakan mobil pribadi Alphard B 16 NIK dan tidak membawa rombongan SKPD. "Kita tahu benar, bupati bukan bersama SKPD, tapi bersama Ketua DPC Partai Hanura Taput Banjir Simanjuntak, mantan Ketua DPC Partai Hanura Samosir Samson Sitinjak beserta sejumlah tokoh Parpol maupun para pendukung Parpol. Yang jelas kedatangan bupati tidak menggunakan fasilitas negara, apalagi menggunakan mobil plat merah. Tidak benar itu," tegas Aduhot Simamora. (DIK-ERP/A18/A03/c)