Humbahas (SIB)- Pj Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Drs Bukit Tambunan mendukung pembentukan Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP) Humbahas. Ia mengharapkan perhatian seluruh pihak demi pengembangan pariwisata di kabupaten tersebut. Dalam pertemuan baru-baru ini, bersama Ketua Lokal Working Group (LWG) daerah Humbahas, Baringin Lumban Gaol di rumah dinas bupati. Bukit menyampaikan pengembangan pariwisata di Humbahas sudah harus dilakukan sejak dini. Pengembangan tersebut meliputi pendalaman spesifikasi pariwisata Humbahas dari aspek budaya dan sejarah serta pariwisata alam yang sangat baik. Bukit memaparkan Humbahas harus menonjolkan pengembangan pariwisata dengan mengedepankan Raja Sisingamangaraja XII sebagai tokoh pahlawan nasional. Di mana perjuangan Sisingamangaraja XII adalah salah satu kekayaan sejarah daerah yang dimekarkan dari Tapanuli Utara (Taput). “Sisingamangaraja XII merupakan pahlawan nasional yang sangat hebat. Dan harus dapat ditonjolkan dalam pariwisata Humbahas. Jadi kita sangat mendukung pembentukan organisasi pariwisata ini khususnya dalam lintas sektor,†paparnya.Didampingi Kabag Humas Setdakab, Osborn Siahaan serta Kadishubpar Humbahas, Mangupar Manullang dan Kabid Pariwisata Nelson Lumbantoruan, Pj Bupati menyampaikan Humbahas telah memiliki spesifikasi pariwisata, karena memiliki sebagian kawasan Danau Toba yang juga diperkuat dengan keberadaan kawasan kelahiran dan perjuangan Raja Sisingamangaraja ke XII. “Inilah yang menjadi acuan pihak pengembang nantinya, termasuk LWG Humbahas yang sudah mengikuti konferensi nasional DMO se-Indonesia di Magelang. Pemkab akan mendukung sepenuhnya pembuatan FTKP di Humbahas yang nantinya akan menjadi salah satu lembaga resmi pengembangan pariwisata,†ujar Bukit. Sementara, Baringin Lumbangaol menjelaskan pertemuan bersama Bupati Humbahas adalah kali kedua untuk menyerahkan catatan perjalanan dan laporan selama konferensi nasional DMO se-Indonesia sebulan lalu. Ia menambahkan, perhatian dan dukungan Pj Bupati itu, sangat dibutuhkan demi terbentuknya FTKP sebagai kelembagaan eksekutif pariwisata. FTKP sendiri nantinya akan bekerja untuk pengembangan dan penyatuan masing-masing fungsi yang merangkul pemerintah, pengusaha dan para aktifis pariwisata lainnya. “Kita berharap akhir November ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah dapat mendeklarasikan. Namun sebelum di deklarasikan pihak LWG dan Pemkab Humbahas harus membenahi beberapa aspek, termasuk aspek legalitas dan aspek aturan organisasi,†kata Baringin. (Dik-ERP/f)