Padangsidimpuan (SIB)- Dalam rangka memeringati Hari Anti Korupsi Sedunia, personil Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan membagibagikan stiker anti korupsi kepada masyarakat dan pengguna jalan yang melintas di jalan raya depan kantor Kejari Padangsidimpuan Kamis (10/ 12).sebagai bentuk pesan moral dan kampanye anti korupsi, sekaligus memberitahukan kepada masyarakat tentang bahayanya korupsi. Pantauan SIB pembagian striker dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padangsidimpuan Nadda Lubis SH MH didampingi para Kasi, serta para staf, yang diawali dengan apel di halaman kantor Kejari Padangsidimpuan, dengan inspektur upacara Nadda Lubis diikuti para Kepala Seksi (Kasi), Kacabjari, staf dan PNS Kejari Padangsidimpuan. Semua kenderaan yang melintas langsung di stop sebentar dan didatangi petugas untuk diberi stiker anti korupsi khususnya bagi kenderaan dinas ber plat merah. Sebahagian mobil langsung ditempeli stiker anti korupsi, dengan maksud mengajak masyarakat untuk ikut waspada terhadap bahaya laten korupsi. Usai menggelar kampanye anti korupsi, Nadda Lubis didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Saut Maruli Hasibuan SH kepada SIB di ruang kerjanya mengungkapkan pembagian stiker untuk mendorong masyarakat luas agar tidak segan- segan melaporkan ke penegak hukum bila ada indikasi korupsi di sekitarnya†Kami akan lebih fokus pada masalah korupsi, termasuk yang berkaitan dengan penyerapan dana APBD, APBN di wilayah hukum Kejari Padangsidimpuan meliputi Kota Padangsidimpuan,Kabupaten Tapsel dan Palas. Terkait penanganan kasus dugaan korupsi oleh Kejari Padangsidimpuan Nadda mengatakan, selama tahun 2015, pihaknya menangani 8 kasus dugaan korupsi, 6 kasus masih tahap penyelidikan dan 2 kasus tahap penyidikan dan 4 kasus tahap penuntutan pada sidang Tindak Pidana Korupsi di PN Medan Ke-2 kasus dugaan korupsi yang masuk tahap penyidikan tersebut yakni, kasus dugaan penyimpangan pajak pihak ke tiga (PPh21 & PPh22) yang bersumber dari APBN TA 2008 oleh Bendahara pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kota Padangsidimpuan, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.400 juta dan kasus dugaan penyimpangan pengadaan alat-alat peraga jasmani dan kesehatan tingkat SD dan SMP se Kabupaten Tapsel bersumber dari DAK APBN TA 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapsel, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.2,6 miliar lebih. Sementara itu, pada tahun 2015, Kejari Padangsidimpuan telah menyelamatkan uang negara dari 2 perkara korupsi sebesar Rp.301,8 juta lebih, yang bersumber dari uang denda sebesar Rp.100 juta dan uang pengganti sebesar Rp.201,8 juta. Sementara potensi pengembalian uang Negara yang perkaranya masih dalam upaya hukum mencapai Rp.6,4 miliar lebih.â€, Kejari Padangsidimpuan tidak akan mainmain terhadap pelaku tindak pidana korupsi, siapapun orangnya, kita akan tindak tegas, apalagi untuk tahun depan kami akan lebih tingkatkan penanganan kasus berbau korupsi di wilayah hukum Kejari Padangsidimpuan, “ ujar Nadda. (E-07/l)