Rantauprapat (SIB)- Sekitar 500-an massa diiringi musik dan tortor gondang Batak dari bergagai elemen masyarakat Labuhanbatu seperti, Forum Pemuda Batak Labuhanbatu, APEL-MERAH (Aliansi Masyarakat Peduli Labuhanbatu Menuju Rakyat Sejahtera, MAPELA (Masyarakat peduli Labuhanbatu) dan warga lainnya, melakukan demo ke DPRD Labuhanbatu, Rabu (8/1). Mereka mempertanyakan DPRD mengapa tidak mau bekerja mensyahkan P-APBD Labuhanbatu 2013 dan R-APBD 2014. Akibatnya pembangunan dan kebutuhan masyarakat yang mendesak tidak dapat terwujud.Salah seorang orator aksi Forum Pemuda Batak Labuhanbatu Otto Siahaan menegaskan, agar masyarakat Labuhanbatu yang terdaftar sebagai pemilih pada 9 April mendatang untuk menggunakan hak pilihnya lebih cerdas agar tidak terulang lagi kejadian DPRD Labuhanbatu tidak bekerja dengan tidak mensyahkan P-APBD dan R-APBD yang mengakibatkan kerugian masyarakat.“Anggota DPRD yang mencaleg saat ini untuk periode 2014-2019 atau disebut anggota DPRD incumbent. Kita menghimbau agar lebih cerdas memilih wakil rayat di DPRD sehingga produk DPRD Labuhanbatu 2014-2019 nantinya lebih prorakyat serta pro kepentingan rakyat,†kata Otto Siahaan.Sementara orator aksi yang mengatasnamakan MAPELA (Masyarakat Peduli Labuhanbatu) Hasanuddin meneriakkan gagalnya DPRD Labuhanbatu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang telah diamanatkan konstitusi dalam pembahasan P-APBD 2013 dan R-APBD 2014 yang mengakibatkan kerugian pemerintah daerah dan masyarakat Labuhanbatu.“Anehnya para anggota DPRD tersebut tidak membahas sedikit pun bahkan menjadualkan pembahasan pun tidak. Sehingga terkesan, DPRD Labuhanbatu mengutamakan tugas kerja yang menyentuh pribadi DPRD seperti kunker atau bimtek. Sebaiknya, dikerjakan dahulu tugas pokok sebagai legislatif seperti pembahasan APBD Labuhanbatu menyeluruh kemudian tugas kerja kunker maupun bimtek lainnya,†kata Hasanuddin.Hasanuddin mengatakan, akibat tidak dikerjakan oleh DPRD Labuhanbatu pembahasan P-APBD 2013 dan R-APBD 2014 dikhawatirkan anggaran DAU (dana alokasi umum) 2014 akan dipotong dari pusat dan pembangunan di Labuhanbatu akan terhenti. “Bahkan gaji tenaga honor, honor kepala lingkungan se-Labuhanbatu, honor Kepala Desa dan para TKS (Tenaga Kerja Sukarela) di berbagai instansi akan terkatung-katung serta kegiatan lainnya akan terbengkalai,†katanya.Selain itu, para anggota dewan juga dituding sudah tidak bekerja maksimal sesuai tupoksinya/fungsinya sebagai legislasi, bugeting/anggaran dan pengawasannya yang mengakibatkan kerugian masyarakat yaitu menghalangi pembangunan di Labuhanbatu.MASSA TOLAK DIALOGDemo massa itu sempat diterima di depan tangga gedung DPRD Labuhanbatu oleh Ketua DPRD Hj Ellya Rosa, Ketua Komisi A, Indra David Siahaan dan anggota dewan lainnya Dahlan Buhkori, Akhiyar Simbolon, Irwansyah, namun puluhan anggota dewan lainnya tidak muncul.Ketua DPRD mengajak beberapa perwakilan aksi demo untuk berdialog ke Asrama Haji Rantauprapat karena ruangan gedung DPRD sedang direnovasi. Namun massa menolak. Kemudian para wakil rakyat itupun pergi meninggalkan massa. Aksi itu lalu berjalan ke arah luar gedung (asrama haji Rantauprapat) yang dikawal petugas Satpol PP dan petugas polisi dan TNI.Karena tidak ada kesepakatan dialog antara DPRD dengan massa, kemudian aksi demo berlanjut ke kantor Bupati Labuhanbatu. Namun Bupati maupun Wakil Bupati tidak hadir sehingga massa pun balik dan bergerak ke kantor Kejari Rantauprapat.Di depan kantor Kejari Rantauprapat, aksi massa itu diterima Kajari Rantauprapat Bambang Sudrajat SH. “Kami meminta agar pihak Kejari Rantauprapat melidik kasus anggaran uang negara yang diselewengkan para anggota dewan,†kata salah satu orator aksi sambil menyerahkan kertas kepada Kajari Rantauprapat. Kemudian massa aksi demo itu pun pulang. (D12/x)