Pematangsiantar (SIB)- Fraksi KPN (Karya Peduli Nurani) dan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Pematangsiantar menyoroti beberapa proyek APBD tahun anggaran 2013 yang masih dikerjakan pemborong padahal anggaran sudah tutup buku 31 Desember 2013.Ketua Fraksi KPN Ir Saud H Simanjuntak dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan M Rivai Siregar mengutarakan hal itu kepada wartawan SIB di kantornya, Rabu (8/1) sekaitan dicermati fraksinya minggu pertama hari kerja tahun 2014, masih ada proyek di beberapa titik lokasi, masih dikerjakan.Sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku kata kedua ketua fraksi tersebut, anggaran sudah tutup buku 31 Desember 2013. Jika ada proyek belum tuntas dikerjakan sesuai kontrak kerja, mesti berhenti atau dihentikan SKPD terkait. “Proyek tidak boleh dikerjakan kalau sudah tutup buku,†kata Ir Saud mengutip ulang bunyi aturan dan ketentuan yang berlaku.Dalam kaitan ini, Ketua Fraksi KPN tersebut mendesak Wali Kota Pematangsiantar Hulman Sitorus SE komit dengan ucapannya dalam nota jawaban terhadap DPRD ketika membahas R-APBD tahun 2014 yang lalu. “Kita uji kebenaran nota jawaban wali kota,†kritik Ir Saud.Ditanya apa bentuk materi nota jawaban wali kota tersebut, Ketua Fraksi KPN mengatakan, seluruh proyek di APBD tahun 2013 bisa selesai dikerjakan tepat waktu.†Jawaban inilah yang kita tagih, tantang Ir Saud sembari membeberkan fraksinya mencermati di lapangan masih ada proyek dikerjakan semisal rehabilitasi parit Jl Medan, pembuatan tiang lampu penerangan jalan dan perbaikan trotoar.Sedangkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan M Rivai Siregar meminta ketegasan wali kota menstop proyek yang masih dikerjakan, setelah anggaran tutup buku. Siapa pun yang mengerjakan proyek paska anggaran sudah tutup buku harus distop. Jangan nanti jadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan anggaran proyek APBD tahun 2012 lalu.Ir Saud H Simanjuntak dan M Rivai Siregar yang juga anggota Komisi III DPRD (membidangi pembangunan) senada berpendapat permasalahan proyek masih dikerjakan meski anggaran sudah tutup buku, akan disuarakan di dalam rapat Komisi III untuk mengundang SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait semisal Dinas Bina Marga dan Pengairan serta Dinas Tarukim.(C1/ r)