Medan (SIB) -Anggota DPRD Sumut Drs Baskami Ginting memberikan bantuan berupa sembako kepada warga Gang Mandor Kecamatan Medan Selayang yang terkena banjir luapan Sungai Babura, akibat derasnya curah hujan dari hulu Sungai Babura di daerah Sibolangit Kabupaten Deliserdang, sejak Sabtu (2/12) hingga Selasa (5/12).Bantuan yang diberikan kepada warga, kata Baskami, sekadar meringankan beban warga, yaitu berupa bahan pokok sehari-hari seperti beras, telor, minyak goreng, mi instan. "Kita berharap bantuan itu bermanfaat bagi warga. Kita hanya membantu sedikit meringankan beban mereka," ujar Baskami Ginting kepada wartawan, Selasa (5/12) di DPRD Sumut.Anggota dewan dari Dapil Kota Medan ini menyebutkan, bantuan yang diberikan kepada warga sebagai rasa empati dan keperdulian sesama warga yang terkena musibah banjir, agar mereka tidak merasa diabaikan dalam menghadapi musibah tersebut."Setiap turun hujan lebat, baik di Medan maupun di wilayah hulu Sungai Babura, warga Gang Mandor yang mencapai ratusan kepala keluarga itu selalu was-was dan cemas akan diterjang banjir. Tidak ada yang menginginkan terjadinya bajir, karena saat ini cuacanya sedang tidak menentu," ujar Baskami seperti yang dikeluhkan warga.Lebih prihatin lagi, ujar Bendahara Fraksi PDI Perjuangan ini, kalau banjir itu datang tiba-tiba pada malam hari disaat warga sedang tidur nyenyak, semua barang tidak sempat diselamatkan kecuali yang melekat di badan.Apalagi, lanjut Baskami Ginting, banjir yang dialami warga Gang Mandor hampir menjadi langganan masyarakat setiap curah hujan cukup tinggi di hulu Sungai Babura yaitu daerah Sibolangit dan Berastagi Kabupaten Karo, karena kondisi Sungai Babura yang berada di kawasan Medan sudah dangkal dan tebing sungai mulai rendah akibat terjadinya longsor tergerus arus sungai.Karena itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut ini minta BWSS II (Balai Wilayah Sungai Sumatera II) segera melakukan pengerukan, serta membuat benteng sepanjang tepi sungai Babura, khususnya di kawasan yang sering terjadi banjir."Pengerukan dan membuat benteng sungai yang kokoh dan permanen itu merupakan kewenangan BWSS II. Jika anggarannya tidak ada untuk itu, Komisi D akan ke Jakarta menemui Kementerian PUPR, agar sungai-sungai yang membelah Kota Medan ditata kembali, sehingga warga yang berada di bantaran sungai tidak lagi dilanda banjir," tandas Baskami. (A03/h)