Medan (SIB) -Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Chairul Radjab Nasution menggelar seminar tentang "Implementasi Komite Medis Dalam Kendali Mutu Kendali Biaya di Era JKN", di Rumah Sakit Royal Prima Medan, Jumat (15/12).Seminar yang dirangkai dengan peresmian penambahan gedung Rumah Sakit Royal Prima tersebut, dihadiri, Wali Kota Medan HT Dzulmi Eldin, Kadis Kesehatan Provinsi, Kadis Kesehatan Kota Medan, Kadis Pendidikan Medan, Kadis Ketenagakerjaan Medan, Komisaris Utama PT Royal Prima Dr. dr. I Nyoman EL, MKes, Komisaris Independen PT Royal Prima Dr. Heriyanti, SH, MKn, Direktur Utama PT Royal Prima Dr. Tommy Leonard, SH, MKn, Penasehat UNPRI DR RE Nainggolan, Deputi BPJS Kesehatan Sumut, Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Kota Medan, Pengurus RS Royal Prima, Direktur RS Royal Prima dan lain sebagainya.Chairul Radjab Nasution menyebutkan, sebagaimana dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Pasal 24 Ayat (3), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diamanatkan untuk mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan, kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.Dia juga menyebutkan, dalam pengembangan pelayanan kesehatan, BPJS menerapkan sistem kendali mutu dan kendali biaya termasuk menerapkan iuran biaya untuk mencegah penyalahgunaan pelayanan kesehatan.Pemberi layanan kesehatan (provider) harus menjalankan prinsip kendali mutu dan kendali biaya, bahwa pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien serta efisiensi biaya.Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga telah mengatur bahwa penyelenggaraan kendali mutu dan biaya oleh fasilitas kesehatan dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi penggunaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dalam pelayanan kesehatan secara berkala yang dilaksanakan melalui pemanfaatan sistem informasi kesehatan.Chairul Radjab Nasution menyebutkan, hal tersebut dilakukan juga sebagai salah satu upaya untuk melakukan pencegahan terjadinya fraud di rumah sakit. "Fraud dalam JKN adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program jaminan kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan," jelasnya.Disebutkan, terjadinya Fraud dalam pelayanan kesehatan menyebabkan terjadinya kerugian, yaitu BPJS membayarkan claim lebih besar dari yang seharusnya, sementara RS menerima pembayaran yang menguntungkan dari penipuan ini.Chairul Radjab Nasution menyimpulkan, perlu dilakukan memperbaiki perilaku pelayanan baik medis dan para medis di rumah sakit, merubah mindset budaya kerja anggota organisasi, mengunakan IT untuk memantau semua kegiatan pelayanan dan pembiayaan."Selain itu, mempersiapkan bersama di rumah sakit antara Komite Medis dan komite pengendalian terdiri dari clinical coding group,casemix group,it group,clinical pathway groupMeningkatan Peran Komite Medis terhadap Pemantauan berkelanjutan terhadap clinical Pathway pada kasus yang jelas dan terukur," jelasnya. (R6/d)