Medan (SIB)- Ketua Komisi B DPRD Medan H Rajudin Sagala SPdI mengatakan, seharusnya BBPOM, Dinas Kesehatan serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersinergi menyosialisasikan makanan tidak layak konsumsi. Pasalnya, sering ditemukan makanan mengandung pengawet (formalin dan boraks), sehingga kasus penderita kanker di Medan semakin tinggi."Kita akui BBPOM bekerja keras mengungkap kasus-kasus makanan mengandung pengawet, tapi tidak pernah ditindaklanjuti dua instansi terkait lainnya. Ketiganya berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak ada penuntasan masalah makanan dan minuman tidak layak konsumsi di Medan," kata Rajudin kepada wartawan, Senin (5/2) di ruang kerjanya.Menurut dia, BBPOM seharusnya rutin melakukan pengawasan, terlebih produk mi, bakso dan tahu. Ikan basah dan ikan asin juga berpotensi mengadung formalin, tapi tidak ada instansi memberi sosialisasi bagaimana mengetahui ciri-ciri makanan segar tidak berpengawet. "Jika kita lihat ikan yang baru ditangkap nelayan cenderung dikerumuni banyak lalat, tapi hampir di seluruh pasar tradisional ikan basah tidak seekor lalat pun yang hinggap. Menurut saya, kalau ikan berformalin, lalat tidak berani hinggap, itulah cara sederhana membuktikannya," terang politisi PKS ini.Tidak hanya ikan dan daging, sayur mayur dan buah impor juga belakangan ini banyak ditemukan di pasar-pasar tradisonal dan pinggir jalan. Seperti, anggur, apel dan buah pear. Secara kasat mata, masyarakat tidak mengetahui apakah buah dan sayuran impor tersebut mengandung pengawet atau tidak. Seharusnya Dinas Kesehatan danDinas Pertanian Ketahanan Pangan mengawasinya secara rutin."Ada juga potensi piring, cangkir plastik, pembungkus dari busa/gabus (styrofoam) yang diklaim banyak orang sangat berbahaya jika diisi makanan panas. Begitu juga ada berita mengatakan sumpit dari bambu juga mengandung pengawet. Semua itu diketahui masyarakat dari media sosial (medsos), seperti Facebook atau WA yang disebarluaskan ke mana-mana. Apakah itu benar atau tidak, Dinas Kesehatan harus meresponnya melalui penelitian ilmiah dan uji laboratorium, kemudian menyebarluaskan kepada masyarakat. Kalau benar, jangan sampai konsumen dirugikan, kalau tidak benar, produsen bakal bangkrut," ungkapnya.Menurut Rajudin, permasalahan ini jangan didiamkan. Dinas Kesehatan harus memberi layanan publik lewat papan reklame. Apalagi Dinas Infokom memiliki videotron yang bisa memuat sosialisasi apa saja untuk kepentingan masyarakat. "Tidak salah Dinas Kesehatan menyampaikan bagaimana cara memasak mie instant yang benar dan sehat, ciri-ciri makanan berformalin, sayur dan buah layak konsumsi, serta alat pecah belah apa saja yang mengandung bahan beracun," tuturnya.Apalagi, lanjut Rajudin, instansi terkait tidak melakukan pengawasan secara rutin terhadap kantin-kantin di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. "Sudah saatnya wali kota segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang makanan halal dan higienis. Karena, lewat Perwal itu, kehalalan dan kelayakan makanan makin terjamin karena dilindungi oleh peraturan, produsen dan pedagang yang melanggarnya akan ditindak," imbuhnya. (A10/h)