Medan (SIB) -Kepala Ombudsman RI perwakilan Sumut Abyadi Siregar, meminta para kepala sekolah (Kepsek) untuk berani menolak siswa titipan pejabat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018. Penolakan khususnya untuk PPDB SMA/SMK.
Hal itu dikatakannya, mengingat fenomena ditemukannya ratusan siswa liar di luar jalur PPDB online tahun 2017-2018, di SMAN 2 Medan dan SMAN 13 Medan, dan pemalsuan berkas administrasi yang membuat seorang anak pejabat bisa masuk SMAN 1 Medan menggunakan surat miskin.
"Siswa 'siluman' titipan ini kerap tidak bisa dihindari oleh Kepsek, namun demikian para Kepsek harus berani menolak dengan tegas agar penerimaan siswa benar-benar terukur sesuai rombongan belajar," kata Abyadi kepada SIB di Medan, Senin (2/7).
Dikatakannya, sejauh ini hasil pantauan Ombudsman pada PPDB online 2018/2019 di Sumut, berjalan dengan baik dan lancar, walau ada sebagian dari orang tua siswa yang mendatangi Ombusdman meminta agar benar-benar memberikan perhatiannya untuk mengawasi PPDB tersebut.
"Ombusdman sendiri pun masih mendapatkan laporan dari masyarakat, bahwa disebutkan adanya permintaan pejabat pemerintah, DPRD, atau pemangku kepentingan lain meminta para kepala sekolah atau panitia agar menerima calon siswa titipannya. Kami dengan tegas meminta Disdiksu untuk menindak para oknum yang berani melanggar petunjuk teknis (juknis) yang sudah ditetapkan dalam aturan PPDB, bukan saja pencopotan jabatan namun dikeluarkan dari status ASN, "tegasnya.
Katanya, proses PPDB ini harus dijaga bersama-sama. Dengan demikian, PPDB dapat berjalan sesuai juknis yang ditetapkan pemerintah pusat hingga daerah. Sebab diyakininya langkah tersebut akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas.
"Semoga PPDB kali ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Ombudsman bersama pemerintah provinsi, DPRD, dan sejumlah stakeholders juga sudah membentuk tim gabungan untuk memantau secara langsung pelaksanaan PPDB online tersebut, " katanya.(A21/c)