Medan (SIB) -Masalah stunting masih menjadi isu nasional dan berkaitan dengan masalah kependudukan. Pada 2013 data menunjukkan hampir 37 persen anak yang lahir di Indonesia terindikasi mengalami stunting. Dengan pelantikan pejabat administrator, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berharap pengendalian penduduk bisa segera teratasi.
Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Utama (Sestama) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Nofrizal usai pelantikan Kepala Bidang Pengendalian Kependudukan BKKBN Sumatera Utara (Sumut), Antony SSos yang sebelumnya menjabat Kabid KB di BKKBN Kepri, di Medan, Jumat (13/7)
Pada 2013 data menunjukkan hampir 37 persen anak yang lahir di Indonesia terindikasi mengalami stunting dan diindikasikan menjadi kerdil baik fisik ototnya maupun lain-lain.
Ia mengatakan, BKKBN memiliki program utama dalam mengatasi stunting. Di antaranya, intervensi (pencegahan) berupa layanan dasar yang diarahkan secara khusus.
Kemudian, infrastruktur stunting, yakni Kementerian Desa mengharapkan pembangunan infrastruktur agar terbangun ekonomi warga miskin.
"Sejak 1980 di BKKBN sudah ada program Usaha Peningkatan Gizi Keluarga (UPGK). Sekarang ada program pengasuhan orangtua hebat guna mengedukasi para orangtua dalam mempersiapkan pernikahan, kehamilan hingga kelahiran anak, menjadi ibu, balita hingga lansia," jelasnya.
Stunting, sambungnya, disebabkan angka kelahiran belum terkendali dan ini potensinya tinggi. Hal itu dikarenakan pendidikan dan perekonomian yang lemah. BKKBN berupaya agar warga miskin dianjurkan mengikuti program KB.
"Maka kampung KB kita prioritaskan untuk daerah tertinggal dan ekonomi rendah, kemiskinan dan penduduknya tidak terkendali. KB meningkatkam kualitas keluarga, dengan memiliki dua anak, pelayanan kesehatannya akan lebih maksimal," jelasnya.
Tidak hanya itu, lanjutnya, anak juga harus mendapat ASI penuh. Hal ini juga salah satu upaya mengantisipasi stunting. Saat ini, beberapa daerah memang sedang dalam proyek percepatan stunting.
"Daerah stunting ada korelasinya dengan rendahnya program KB atau tidak adanya penyuluh KB tersedia. Jadi, stunting berkaitan erat dengan penduduk yang belum terkendali," terangnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Temazaro Zega menambahkan, di Sumut terdapat empat kabupaten/kota yang menjadi perhatian penuh pemerintah dalam penanganan stunting, yakni Langkat, Padanglawas, Gunungsitoli dan Nias Barat. BKKBN fokus pada pola asuh didik yang kadang tidak disadari masyarakat. Stunting sering terjadi di keluarga yang memiliki banyak anak, makanya daerah stunting harus ada kampung KB.
"Dengan pelantikan pejabat baru, kita harapkan ada akselerasi atau percepatan dan fokus dalam menangani persoalan serta masalah kependudukan di Sumut dan koordinasi dengan daerah terutama dinas-dinas yang menangani pengendalian penduduk serta grand desain kependudukan di beberapa kabupaten/kota yang belum terwujud bisa segera diwujudkan," tegasnya. (A-05/c)