Medan (SIB) -Anggota Komisi A DPRD Medan Sabar Syamsurya Sitepu SIKom mengatakan, KPU dan Panwas harus menegakkan peraturan pada pemilu legislatif dan pilpres April 2019 mendatang. Jangan karena kedua lembaga ini lemah dalam penegakan peraturan, pemilu di Kota Medan berakhir dengan kerusuhan.
"Keberadaan KPU dan Panwas harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan partai peserta pemilu. Protes dan sanggahan terjadi karena lembaga ini bekerja tidak profesional, setiap tempat tidak terjaga dengan maksimal sehingga terjadi kecurangan," kata Sabar kepada wartawan, Rabu (1/8).
Menurut mantan Ketua Komisi A ini, puluhan miliar rupiah sudah dikucurkan negara untuk membiayai penyelenggaraan pemilu. Apalagi Bawaslu, sudah dibentuk sampai ke lini paling bawah, mulai dari kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan sampai ke TPS ada petugas panwas, maka diminta bekerjalah sesuai tupoksinya.
"Semua perangkat itu disiagakan untuk kesuksesan pemilu yang jujur dan adil, jangan sudah ada petugas di tiap sudut wilayah pemilu tapi masih ada saja kecurangan. Memang benar untuk protes hasil pemilu ada ranahnya yang disiapkan negara, tapi penyelenggara pemilu seharusnya menjamin pemilu itu jurdil, jangan percuma uang rakyat dikucurkan kalau toh banyak kecurangan," terangnya.
Dengan personil penyelenggaraan pemilu yang lebih banyak diharapkannya pemilu 2019 berjalan lebih baik. Orang-orang yang melakukan provokasi, melakukan pelanggaran dibiarkan oleh panwaslu. Demikian juga dengan KPU, permasalahan lama masih saja muncul seperti pemilih ganda, pemilih yang sudah pindah dan meninggal dunia masih tercatat sebagai pemilih.
"Ini bukti KPU tidak professional dalam memutakhirkan data mulai dari DPS sampai DPT. Penyakit lama KPU lagi adalah, masih banyaknya pemilih yang tidak mendapat formulir C6. Meski ini bisa diatasi dengan membawa KTP ke TPS, tapi masyarakat sudah malas. Ini sudah sering terjadi di setiap pemilu. Harapan kita pemilu 2019 harus lebih baik lagi, jangan ada lagi pengaduan caleg yang merasa dikalahkan, kalau itu terjadi lagi, untuk apa ada perangkat KPU dan panwas banyak-banyak direkrut, mubazir mereka digaji kok toh pemilu masih banyak yang protes," tegas Sabar. (A10/d)