Medan (SIB)- DPRD Medan belum memberi rekomendasi apapun terkait revitalisasi Pasar Timah, sebab hingga saat ini masih terjadi kekisruhan antara pedagang dan pihak developer. Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung menilai kekisruhan yang terjadi disebabkan Pemko Medan melibatkan pihak ketiga. Sehingga permasalahan tersebut selama bertahun-tahun tak mencapai titik temu."Sampai saat ini, DPRD Medan belum ada memberikan rekomendasi apapun terkait Pasar Timah. Kan saya yang memberi rekomendasi jika itu memang ada, saya tegaskan belum ada kita rekomendasikan," ujarnya via seluler kepada wartawan, Kamis (2/8).Disebutkannya, sejak awal dirinya tak pernah setuju revitalisasi pasar ditangani swasta. Sebab, dampaknya akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pedagang. Apalagi dinilainya Pemko Medan kurang melakukan pengawasan, sehingga developer cenderung sesuka hati menjual harga kios yang bakal 'mencekik' pedagang.Menurutnya, penolakan pedagang Pasar Timah disebabkan ada hak-hak yang tidak terpenuhi. Selain itu relokasi yang diberikan dinilai tidak layak dan bermasalah. "Pedagang itu kan maunya bisa berjualan aman dan nyaman. Pedagang ribut karena ada hak-hak yang tidak terpenuhi," ujarnya.Terkait adanya pro kontra antar sesama anggota dewan Komisi C soal Pasar Timah, pimpinan dewan ini menegaskan, hal tersebut lumrah. "Dewan yang duduk di komisi berasal dari berbagai fraksi. Jika ada perbedaan, itu hal biasa. Namun secara kelembagaan, harusnya kita membela pedagang, membela kepentingan orang banyak," ujarnya mengakhiri. (A13/d)