Medan (SIB) -Untuk mendukung percepatan kawasan Danau Toba sebagai kawasan pariwisata yang berkelas dunia, Bupati se-kawasan Danau Toba menemui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, di Kantor Bappenas Pusat Jalan Taman Suropati Jakarta Pusat, Selasa (21/8).
Hadir saat itu Bupati Taput Nikson Nababan, Bupati Tobasa Darwin Siagian, Bupati Samosir Rapidin Simbolon, Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu, Bupati Karo Terkelin Brahmana, Wakil Bupati Humbahas Saut Parlindungan Simamora dan Sekda Dairi Sebastianus Tinambunan bersama Kepala Bappeda masing-masing kabupaten. Juga hadir Prof Dr Togar Simatupang (Rektor IT DEL Laguboti) dan Ketua DPP Nusantara Untuk Jokowi (N4J) Dr RE Nainggolan MM.
Demikian disampaikan Dr RE Nainggolan MM didampingi Murbanto Sinaga MA kepada wartawan, Minggu (26/8) di Medan.
Dia mengatakan, pertemuan itu dimulai pukul 14.30 WIB hingga 16.00 WIB dan kemudian dilanjutkan ke Menko Maritim hingga menjelang magrib. Dalam pertemuan itu juga diusulkan implementasi master plan agropolitan di kawasan Danau Toba, yang terdiri dari berbagai jenis holtikultura dari masing-masing kabupaten. Jika rencana implementasi agropolitan itu sudah rampung, maka pengerjaannya akan mulai dilakukan tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022. Lengkap dengan jumlah dana dari masing-masing kegiatan itu.
Menurut dia, hal ini adalah sebagai implementasi dari master plan agropolitan untuk kawasan Danau Toba. Tentunya dalam rangka mendukung sektor pariwisata, di mana Danau Toba merupakan salah satu dari 10 destinasi pariwisata nasional yang direncanakan Presiden Jokowi.
Implementasi agropolitan itu, lanjut dia, dipersiapkan bupati se-kawasan Danau Toba dibantu RE Foundation dalam penyelesaiannya, dengan tenaga ahlinya antara lain Dr Parapat Gultom, Murbanto Sinaga MA dan lain-lain. "Ini juga sebagai tindak lanjut pertemuan yang dilaksanakan di DEL, Laguboti beberapa waktu lalu, dipimpin Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan dan dihadiri Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi," paparnya.
Mantan Bupati Taput ini juga mengatakan, pertemuan tersebut sangat menggembirakan. Karena Menteri PPN/Bappenas sangat menyambut baik usulan tersebut. Bahkan Bambang Brodjonegoro langsung memutuskan untuk dilakukan pertemuan teknis pada September 2018, dengan mengundang Kepala Biro Pertanian Bappenas Anang serta seluruh Kepala Bappeda dari se-kawasan Danau Toba dan RE Foundation.
Pertemuan lanjutan itu, kata RE, bertujuan merumuskan komoditas-komoditas yang menjadi spesifik di masing-masing kabupaten yang dapat menunjang pariwisata. Sehingga bisa ditanam masyarakat di kawasan Danau Toba mulai tahun 2019. "Misalnya, masing-masing daerah memiliki kekhasan dari berbagai komoditas. Contoh, Kabupaten Taput, ada mangga Toba, Karo ada jeruk, Tobasa ada alpukat, Dairi ada pinang, Humbahas terong belanda dan lain sebagainya. Juga termasuk di dalamnya holtikultura, ini akan dirumuskan nanti dalam pertemuan teknis," ujarnya.
Rencana agropolitan yang disusun itu nanti akan di-breakdown per kabupaten. Sehingga ke depannya diharapkan semua kabupaten se-kawasan Danau Toba memiliki produk-produk unggulan yang spesifik, yang dapat menunjang sektor pariwisata. Masyarakat dan para petaninya akan dapat memperoleh tambahan penghasilan yang lebih besar. Di sisi lain kebutuhan wisatawan akan holtikultura sudah bisa dipenuhi oleh daerah itu sendiri.
Dalam kesempatan itu, para bupati juga mengusulkan kepada Menteri PPN/Bappenas pembangunan jalan ringroad Danau Toba, mulai dari Muara menuju Sitanggor, Lumban Silintong, Tigaras, Silalahi, Paropo, Sitiotio, Sihotang, dan seterusnya. "Sehingga kalau itu nanti dibangun, badan jalannya sudah ada, serta akan memperpanjang masa tinggal wisatawan di kawasan Danau Toba. Itu disampaikan Bupati Samosir dalam pertemuan itu," ujar RE.
Pada sisi lain, kata dia, Bupati Nikson juga mengusulkan pembangunan jalan dari Pangaribuan menuju Garoga, lalu tembus ke Labuhanbatu, yang juga didukung oleh Bupati Tobasa. Bupati Tobasa juga mengusulkan pembangunan jalan dari Simpang Silimbat ke Parsoburan, lanjut ke Labuhanbatu. Termasuk usulan tentang pajak permukaan air dari Danau Toba untuk dapat segera dibagi kepada kabupaten di kawasan Danau Toba. "Sementara Bupati Pakpak Bharat mengatakan, hampir 80 persen wilayahnya adalah hutan, bagaimana caranya agar Pakpak Bharat itu bisa berkembang untuk masa mendatang," ujarnya.
Bupati Karo, kata RE, menyampaikan kepada Menteri PPN/Bappenas agar anjungan Cerdas di Merek, segera dibangun Kementerian PUPR, yang lokasinya telah disiapkan Kementerian PUPR.
Sementara itu, sambung dia, saat melakukan pertemuan di Menko Kemaritiman, yang saat itu diterima Deputy Kementerian Maritim Riduan Djamaluddin, tercetus usulan dari Kelompok Ahli Dewan Pengarah Badan Otorita Danau Toba, yang disampaikan RE Nainggolan dan Prof Dr Togar Simatupang agar Kota Barus dapat dimasukkan dalam kawasan Otorita Pariwisata Danau Toba. Sehingga dengan demikian nantinya kawasan otorita terdiri dari danau, laut dan dataran rendah serta dataran tinggi. Apalagi Barus saat ini dikenal sebagai titik nol masuknya agama Islam di Nusantara. Sehingga semakin lengkaplah Otorita Danau Toba. Kawasan ini nanti akan mendapat kunjungan wisatawan yang semakin besar, baik wisatawan yang senang dengan air Danau Toba dengan dataran tingginya, maupun yang senang dengan laut dan pantai dengan dataran rendahnya, jelas RE. (A11/f)