Medan (SIB) -Ratusan petani mendukung Polda Sumut dalam memberantas para mafia tanah yang merajalela di Provinsi Sumatra Utara. Hal itu terkuak setelah ratusan warga yang menamakan Komite Tani Menggugat (KTM) melakukan aksi unjuk rasa di Mapoldasu, Senin (24/9).
"Tanah, bumi, air dan seluruh kekayaaan yang terkandung di dalam sepenuhnya dikuasai negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini termaktub dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1954. Namun mayoritas kekayaan alam, terutama dikuasai oleh para konglomerat, pengusaha, developer, preman dan mafia," ungkap koordinator aksi, Unggul Tampubolon.
Sebab, lanjut dia, selama ini kelompok tani kerap mendapat ancaman dari pihak preman maupun oknum Organisaai Kelompok Pemuda (OKP) dalam memperjuangkan dan mempertahanakan tanah mereka. Untuk itu, mereka berharap agar Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto bisa segera memberantas para mafia tanah tersebut.
"Kita Komite Tani Menggugat, mendukung penuh pemberatasan para mafia tanah dan menangkap preman mafia tanah, mafia pradilan dan developer yang menjual belikan tanah eks HGU maupun HGU," tandasnya.
Menanggapi itu, Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto mengaku akan menindaklanjuti laporan masyarakat yang tergabung dalam Komite Tani Menggugat (KTM) ini. Karenanya ia meminta agar massa menginventarisir data mereka dan menyerahkannya ke Polda Sumut.
"Sehingga kemudian bisa kita koordinasikan dengan BPN. Kalau ternyata data inventarisir tidak masuk HGU, maka harus dinyatakan di persil mana. Hal ini agar nanti pendataan oleh tim 9 yang dibentuk gubernur bisa diajukan hak kepemilikannya," ungkapnya.
Terkait mafia tanah, Agus menyatakan, mereka tidak bisa apa-apa bila masyarakat tidak membantunya. Karenanya, Agus mengatakan, masyarakat juga jangan mau menjadi alat para mafia tanah.
"Tentunya mafia tanah tidak bisa apa-apa kalau tidak dibantu masyarakat. Makanya masyarakat jangan mau jadi alat mereka untuk menguasai lahan," tandasnya. (A18/h)