Solo (SIB) - Kota Surakarta, Solo, Jawa Tengah terdiri dari 5 Kecamatan dan 51 Kelurahan, jumlah penduduk 2 juta jiwa dengan APBD Rp 2 triliun. Tapi Wali Kota Surakarta Fransiskus Xaverius Hadi Rudyatmo mampu membangun Surakarta termasuk pasar tradisional. Hal itu dikatakan Sekretaris (Sekwan) DPRD Surakarta Tri Puguh Priyadi saat menerima kunjungan kerja wartawan unit DPRD Medan bersama humas Sekretariat DPRD Medan, Kamis (27/9) di ruang rapat paripurna DPRD Kota Surakarta.Jumlah penduduk Surakarta hampir sama dengan kota Medan, bedanya, wilayah Medan lebih luas, yakni 21 Kecamatan dan 51 Kelurahan. APBDnya juga besar, yaitu Rp 5,3 triliun. Kalau di Surakarta hampir tidak ditemui persoalan pasar, tapi di Medan masalah pasar tidak pernah berkesudahan. Terlebih pemko Medan yang dipimpin Wali Kota Dzulmi Eldin kerap menyerahkan pembangunan dan pengelolaan pasar kepada swasta. Seperti pasar Jalan Timah, pasar Titi Kuning dan pasar Pringgan yang dikelola PT Parbens mengakibatkan gejolak pedagang tidak pernah usai. Sekda Kota Medan Syaiful Bahri pernah mengatakan, keuangan daerah tidak mampu membangun pasar sehingga diserahkan ke swasta.Ketilka ditanya wartawan, apakah pemko Surakarta pernah melakukan pembangunan pasar dengan cara revitalisasi kepada pihak ketiga? Sekwan yang akrab dipanggil Puguh ini mengatakan, revitalisasi kepada pihak ketiga akan menyengsarakan pedagang. "Karena swasta akan membuat kebijakannya sendiri, APBD Rp 2 triliun, termasuk untuk membangun pasar.Pemko mengelola pasar di bawah naungan Dinas Perdagangan," kata Sekwan.Puguh melanjutkan, untuk penanganan pedagang kaki lima (PKL), Pemko Surakarta tidak mengusir mereka, tapi dimasukkan ke pasar-pasar yang masih kosong dan memberi kios secara gratis. Pola seperti ini sudah dilakukan sejak Surakarta dipimpin Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakilnya Fransiskus Xaverius Hadi Rudyatmo. Ketika Jokowi menjadi Gubernur DKI, pria yang akrab dipanggil Rudy ini naik menjadi Wali Kota sampai sekarang, program Jokowi tersebut makin ditingkatkannya.Ada himbauan Rudy kepada warga Surakarta,"bantu rakyat kecil, belanjalah ke pasar tradisional". Dia selalu menerapkan tiga prinsip utama, yaitu mendengar, melihat, dan berbuat.Program kerjanya tersebut bisa sukses karena hubungan eksekutif dan legislatif berjalan harmonis. Rudy memiliki kekuatan politik, selain sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Surakarta, ketua DPRD-nya juga dari PDI Perjuangan."Jumlah Anggota DPRD Surakarta sebanyak 45 kursi, PDI Perjuangan 24 kursi, PAN 4 kursi, P Golkar 4 kursi, P Demokrat 3 kursi, Gerindra 3 kursi, Hanura dan PPP masing-masing 1 kursi. Jika paripurna hanya dihadiri fraksi PDIP, sudah korum dan bisa mengambil keputusan. Artinya, kekuatan politik itu sangat perlu dalam kepemimpinan daerah," tuturnya. Sementara di DPRD Medan yang berjumlah 50 kursi, PDIP yang terbanyak yakni 9 kursi, PG 7 kursi, Gerindra 6 kursi, PD 5 kursi, PKS 5 kursi, PPP 5 kursi, PAN 4 kursi, Hanura 4 kursi, Nasdem 2 kursi, PKPI 2 kursi dan PBB 1 kursi. Pasangan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin-Akhyar Nasution juga diusung PDIP, bahkan wakilnya adalah kader PDIP. Tapi fraksi PDIP kerap melakukan kritikan pedas kepada kebijakan wali kota.E-RisalahDalam mencatat hasil-hasil rapat paripurna maupun rapat dengar pendapat (RDP), Sekretariat DPRD Surakarta dilengkapi elektronik risalah. Pemko menyediakan alat elektronik yang bisa mencatatkan langsung pembicaraan yang terjadi di rapat paripurna dan RDP. Sehingga, hari itu juga, masing-masing anggota dewan sudah mendapat soft copy kesimpulan dari rapat untuk dibawa pulang. "Untuk menggunakan alat tersebut, Seketariat Dewan merekrut SDM yang benar-benar ahli mengoperasikannya," terangnya.Peran WartawanLebih lanjut Puguh mengatakan, peranan wartawan yang ber pos di DPRD dan Pemko Surakarta hanya 7 media yang berperan dalam pembangunan daerahnya.Pemberitaan yang mengkritik selalu ditampung dewan, lalu dibahas lewat rapat dengar pendapat, lalu rekomendasi dewan selalu dikerjakan oleh eksekutif. Turut hadir pada pertemuan tersebut, sejumlah wartawan unit DPRD dan Pemko Surakarta. Mereka di antaranya Eka, reporter dari Metro TV, Edy, Syaifuddin.Eka mengatakan, ke 45 Anggota DPRD Surakarta proaktif jika diwawancarai wartawan. Mereka bersedia diwawancarai, apakah itu di warung kopi, di lesehan, di pinggir jalan sekalipun. Semua dewannya memiliki SDM yang baik dalam memberi keterangan kepada wartawan, tidak ada yang tidak mau diwawancarai. "Jika masih di sekitaran Solo, dewannya bersedia didatangai, kecuali di luar kota terpaksa lewat wawancara lewat seluler," terang Eka yang suka dengan makan durian Medan dan kuliner di Simpang Selayang jika turun ke Medan.Rombongan wartawan DPRD Medan yang melakukan studi banding ini terdiri dari 30 orang dari media cetak dan elektronik serta online, diketuai Jul Ardi Harahap S.PSi. Turut mendampingi Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Medan Hj Alida SH MHum, Kasubag Humas Jonni A Tanjung, Febi Surbakti dan Maskur. Di DPRD Kota Yogyakarta, Jumat (28/9), rombongan wartawan DPRD Medan diterima Plt Sekwan Prima Hastawan, Kasubag Humas Hari Sukmo dan sejumlah wartawan. Wartawan unit DPRD Yogyakarta setiap tahun juga melakukan studi banding ke Kabupaten/Kota lain dengan anggaran yang ditampung dalam APBD. APBD Kota Yoyakarta Rp 1,65 triliun, PAD Rp 565 miliar. Jumlah Anggota DPRD Kota Yogyakarta 40 kursi, PDIP 15 kursi, Golkar 5, PAN 5, Gerindra 5, PKS 4, PPP 4, Nasdem dan Demokrat masing-masing 1 kursi.(A10/c)