Medan (SIB)- Para Koordinator BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Belawan Bahari dan Koordinator BKM Labuhandeli minta pemerintah segera mencairkan dana Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang digulirkan di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Labuhandeli dan Belawan Bahari. Pasalnya hingga saat ini dana itu belum cair akibat temuan BPKP sehingga proyek pembangunan fisik di dua kelurahan itu terhambat.Hal itu disampaikan Koordinator BKM Belawan Bahari Thalib dan Koordinator BKM Labuhandeli Sudirman kepada SIB, Senin (1/10) melalui telepon selulernya. Mereka mengatakan, keterlambatan pencairan dana BDI (Bantuan Dana Investasi) akibat adanya temuan BPKP.Thalib menduga ada permainan program Kotaku tahab II TA 2018, sebab dana BDI TA 2018 sebesar Rp 500 juta seharusnya sudah cair, tetapi pihak PPK Perkim Tondi Nasution mengatakan, pihak kelurahan seharusnya membayar temuan BPKP terlebih dahulu sehingga dengan begitu dana BDI akan dicairkan. Thalib mengatakan, keterlambatan pencairan dana BDI TA 2018 dikarenakan adanya surat dari Koordinator Kotaku tertanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani Koordinator Kota Kotaku Kurniawan Efendi, isinya agar pihak kelurahan menyelesaikan temuan BPKP.Sementara saat dikonfirmasi SIB, Kurniawan Efendi mengatakan agar persoalan itu langsung aja ditanya kepada PPK Perkim Kota Medan Tondi Nasution. Sebab temuan BPKP sudah dikembalikan ke pemerintah dan sudah membuat proposal ulang, tetapi dana BDI juga tidak dicairkan. Walau begitu, tambah Kurniawan, program Kota Tanpa Kumuh tetap berjalan, terkait adanya temuan BPKP, itu sudah dikembalikan dibayar dengan dicicil. "BKM adalah amanah, maka harus diselesaikan temuan BPKP yang berjumlah Rp 24 juta itu," ujarnya.Koordinator BKM dari dua kelurahan itu menambahkan, mereka telah mencoba untuk bertemu langsung dengan bendahara Dinas Perkim, namun saat ditemui bendahara tidak berada di tempat. Selanjutkan Koordinator BKM menemui Kasatker dan PPK Perkim Program Kotaku, namun juga tidak ketemu.Hingga saat ini BKM di dua Kelurahan Labuhandeli dan Kelurahan Belawan Bahari belum juga cair, karena ada temuan BPKP yang harus dibayar sehingga dana BDI tersebut belum terealisasi, maka berdampak kepada pembangunan phisik di dua kelurahan terhambat. (A12/d)