Medan (SIB)- Ketua Komisi D DPRD Medan Ir Parlaungan Simangunsong menyatakan kecewa berat dengan ketidakhadiran sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait bangunan yang dianggap bermasalah di Jalan Ngalengko Kelurahan Sidorame Barat II Kecamatan Medan Perjuangan, Selasa (16/10).Hal itu ditegaskannya saat menskors RDP yang hanya dihadiri perwakilan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penata Ruang (PKPPR) dan A Rivai Situmorang SE warga yang tinggal di rumah yang bersebelahan dengan bangunan bermasalah tersebut serta sejumlah anggota DPRD di antaranya, Paul Mei Anton Simanjuntak SH, Drs Daniel Pinem, Maruli Tua Tarigan dan Abdul Rani.Parlaungan menegaskan RDP diskors sampai waktu yang tidak ditentukan. Ke depan, Politisi Partai Demokrat itu menegaskan agar pihak eksekutif bisa menghargai dewan sebagai fungsi pengawasan dan legislasi. "Panggilan RDP yang dilakukan dewan harusnya dihargai dengan kehadiran kepala OPD untuk memerjelas permasalahan yang ada sesuai dengan pengaduan warga," ujarnya lagi. Untuk itu, Simangunsong meminta agar pimpinan DPRD Medan menyurati Wali Kota Medan Dzulmi Eldin terkait tidak hadirnya para pimpinan OPD yang diundang hari itu. Ada empat pimpinan yang tidak hadir yaitu Lurah Sidorame Barat II, Camat Medan Perjuangan, Satpol PP serta Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP).Dalam kesempatan itu Paul menyatakan keheranannya dengan terbitnya IMB bangunan itu. Saat pihaknya melakukan peninjauan ke lokasi, tidak ada IMB bangunan tersebut. Hal itu ditengarai karena bermasalah dengan tetangganya. Situmorang yang juga merupakan Lurah Perintis menyatakan keberatannya dengan adanya pembangunan rumah tersebut karena dibuat rapat ke tembok pagarnya dan menutupi cahaya di jendela rumahnya. Selain itu, banyak material bangunan rumah yang jatuh ke halaman rumahnya. (A13/c)