Medan (SIB) -Adanya tuntutan Nelayan Sumut agar pemerintah merevisi Permen KP No 71 Tahun 2016, Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprovsu (Diskanla) mengaku tidak bisa berbuat banyak. Begitupun Diskanla Sumut akan menyampaikan tuntutan tersebut ke Kementerian Perikanan dan Kelautan.
"Peraturan Permen KP No 71 Tahun 20116 seharusnya dicabut dan direvisi pemerintah. Tapi ini kan bicara soal peraturan Menteri dan kita tidak bisa berbuat banyak. Tapi begitupun kita akan menyampikan aspirasi ini ke pusat," ujar Kabid Pengawasan Diskanla Sumut Robet Napitupulu kepada SIB, Rabu (24/10).
Sedangkan desakan agar Gubsu mengeluarkan pernyataan sikap menolak Permenkp No 71 Tahun 2016 karena berpotensi terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat nelayan pihaknya juga sudah menyampaikan kepada Gubsu.
"Kalau bicara soal peraturan Menteri kita di Provinsi ini tidak bisa berbuat lebih karena kita hanya sebagai pelaksana saja. Karena kita tentu harus taat hukum dan peraturan di negara ini," katanya.
Disebutkan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyatakan akan mempermudah proses perizinan operasional kapal bagi nelayan di Indonesia, bila para nelayan mengganti perahunya dengan kapal berbahan fiber.
"Kami dari KKP akan permudah perizinan kapal, jika nelayan ganti kapal fiber. Sebab kapal fiber dianggap lebih enteng dibanding kapal kayu. Untuk kapal di atas 10 gross ton wajib urus izinnya," katanya.
Susi menyampaikan sejumlah nelayan di Indonesia sudah banyak menggunakan kapal fiber. Penggunaan kapal fiber dikarenakan lebih ringan saat digunakan mengarungi lautan lepas daripada kapal berbahan kayu.
"Jadi saat ini sudah banyak diterapkan nelayan di Jawa Barat. Harapannya para nelayan yang lain juga bisa mengikuti penggunaan," jelasnya.
Data yang dihimpun dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah terdapat kurang lebih 222.000 jiwa nelayan yang berdomisili di wilayahnya. "Dari jumlah nelayan di Jateng, rata-rata total hasil tangkapan mereka di tahun 2017 kemarin telah mencapai 376.000 ton," ungkapnya.
Kepala DKP Jawa Tengah, Lalu M Syafriadi mengaku akan mendukung kebijakan Menteri Susi agar nelayan segera beralih gunakan kapal fiber.
"Jadi tidak mudah mengubah kultur nelayan Pantura Jateng untuk gunakan kapal fiber. Tapi kami akan mencoba terus lakukan sosialisasi mengingat persediaan kayu semakin sedikit," ujarnya. (A12/h)