Sergai (SIB) -Anggota DPRD Serdangbedagai (Sergai) Hotnauli Sinurat SE mengingatkan dinas teknis yang menangani proyek fisik di daerah ini supaya tidak membayarkan dana proyek-proyek bermasalah dan yang dinilai kurang berkualitas atau pelaksanaannya tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang ada.
"Jika ternyata proyek yang dikerjakan tidak sesuai bestek, tetapi dipaksakan pembayarannya, maka dinas yang menanganinya juga harus siap menanggung konsekwensinya," tegas Hotnauli saat berbincang-bincang dengan wartawan SIB, Minggu (4/11).
Dalam menjalankan suatu proyek pemerintah, lanjutnya, mulai dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pengawas hingga Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah merupakan satu kesatuan yang masing-masing memiliki tanggungjawab tugas sejak proyek ditenderkan sampai selesai dikerjakan. "Untuk menentukan proyek tersebut layak atau tidak diterima harus melewati pihak-pihak tersebut," ucapnya.
Misalnya, menurut politisi asal Partai Hanura ini, PPHP merupakan salah satu pihak yang sangat menentukan apakah hasil pekerjaan barang dan jasa sesuai atau tidak dengan yang tertuang dalam kontrak antara penyedia dengan PPK. Sesuai Perpres No 4 /2015, ujarnya, PPHP merupakan pejabat yang ditetapkan bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. "Jadi, tim PPHP harus berani menolak jika pekerjaan barang dan jasa belum sesuai kontrak," tegasnya.
Dikatakan, selain bisa sampai ke ranah hukum, proyek bermasalah juga akan diminta membayarkan kerugian negara yang ditimbulkan. Ia juga mengingatkan proyek yang dikerjakan supaya diselesaikan tepat waktu. Karena jika tidak juga akan dikenakan denda keterlambatan. "Mari kita bangun Tanah Bertuah Negeri Beradat ini sesuai harapan. Bagaimana proyek yang dikerjakan benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat," tegas Hotnauli menutup. (C-08/q)