Medan (SIB) -Rekanan proyek pembangunan jembatan Titi II Sicanang, berinisial RS terancam dikenakan sanksi mengembalikan uang muka (down payment-DP) yang telah diambilnya dari kas Pemko Medan, bila terbukti lalai dalam mengerjakan proyek tersebut.
"Kita akan menunggu Kadis PU, apakah dia tetap mengerjakan proyek itu atau tidak. Namun disebutkan Kadis kesimpulan aparat penegak hukum dan pemeriksaan BPK RI perwakilan Sumatera sudah keluar," ujar Kaban Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Irwan Ritonga kepada wartawan, Selasa (20/11).
Namun Ritonga tidak menyebut nama institusi penegak hukum itu.
Disebutkannya, apabila nantinya berdasarkan kesimpulan aparat penegak hukum dan BPK Perwakilan Sumut menyimpulkan amblasnya jembatan tersebut karena force majeure (keadaan alam), maka RS dapat melanjutkan pengerjaan proyek itu. Namun bila disimpulkan bukan karena alam, maka RS harus mengembalikan uang muka.
"Kelalaian itu bisa saja karena kesalahan konstruksi sehingga jembatan atau tanahnya amblas. Kalau memang karena faktor itu, dia harus kembalikan uang DP yang sudah diambil. Tapi itupun, kita tunggu hasil keputusan dari aparat penegak hukum dan BPK," kata Ritonga.
Dijelaskannya, masyarakat setempat tidak menginginkan RS untuk melanjutkan pengerjaan proyek tersebut. Mereka ingin Pemko Medan mengganti rekanan yang mengerjakan proyek itu. Hal itu sesuai keterangan Wakil Ketua Pansus R-APBD Kota Medan TA 2019, HT Bahrumsyah. "Masyarakat disana sudah tidak mau RS mengerjakannya lagi. Itu kata Pak Bahrum," ujarnya.
Bila tidak terbukti lalai, sesuai aturan yang berlaku RS berhak untuk melanjutkan pengerjaan proyek tersebut. RS masih diperkenankan mengerjakan proyek itu sampai 90 hari di awal tahun 2019. (A13/l)