Medan (SIB)
Proses lelang atau tender proyek atau pekerjaan konstruksi yang bersumber dana dari APBN, kini dialihkan ke instansi khusus, yaitu Badan Penyelenggara Pengadaan Jasa Kontruksi (BP2JK). Kebijakan ini dinilai lebih baik, namun masih tetap rawan praktik manipulasi dalam hal pengadaan atau kepemilikan alat kerja primer.
Kepala Satuan Kerja (Satker) Wilayah-II Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)-II Medan, Ir Tengku Daud Rahmadsyah Putra, menyatakan peralihan ini juga meliputi distribusi paket-paket kegiatan atau pekerjaan proyek pembangunan jalan dan jembatan dari BBPJN-II sendiri, baik di BBPJN-II Medan mapun BBPJN atau BPJN di daerah-daerah lain.
"Semua proses lelang untuk pekerjaan konstruksi dari APBN sudah ditangani BP2JK. Kalau yang di kita (BBPJN-II Medan) sudah dimulai pada Oktober tahun lalu walaupun sudah efektif pada Agustus (2019). Ini tentu lebih baik karena kita (BBPJN) akan terima bersih. Tapi yang kita perlu antisipasi adalah kalau-kalau rekanan atau kontraktor yang dimenangkan dalam lelang itu ternyata tak punya alat kerja (misalnya AMP-asphalt mixer plant). Jadi kita harap ada preview meeting untuk klarifikasi alat oleh PPK," katanya kepada pers di Medan, Selasa (14/1).
Dia mengutarakan hal itu ketika dikonfirmasi khusus tentang kebijakan peralihan proses pelaksanaan lelang tersebut kepada BP2JK. Soal, peralihan kebijakan ini dinilai para penyedia jasa (rekanan, kontraktor dan konsultan) kurang transparan karena nyaris tak ada sosialisasi dari pihak BP2JK sendiri.
BP2JK ini disebutkan akan menangani proses pelaksanaan lelang untuk pekerjaan atau proyek konstruksi dari BBPJN atau BPJN (jalan dan jembatan), BWSS atau BBWS (bendungan, irigasi, kelola sungai dan lainnya), Cipta Karya (perumahan, perkantoran, pengadaan air minum--SPAM), BKSDA (konservasi, sumber daya alam, kehutanan).
Tahun lalu 2018, pekerjaan konstruksi di Sumut dari BBPJN-II Medan mencapai total nilai Rp2,4 triliun dari total paket Sumut-Riau Rp3,4 triliun. Konstruksi itu meliputi proyek-proyek di wilayah Satker Wilayah-II senilai Rp115,35 miliar, Satker PJN Metro Rp 361,8 miliar, SKPD-TP Rp25.6 miliar, Satker P2JN Rp106, 4 miliar, Satker PJN wilayah-I Rp968,29 miliar, Satker PJN wilayah-II Rp705,16 miliar, dan Satker PJ bebas hambatan Rp134,25 miliar.
Jauh hari sebelumnya, Kepala Satker Pemanfaatan Jaringan dan Pengelolaan Air (PJPA) dari BWSS-II Medan, Ir Jinto Lumbanbatu, juga menegaskan seluruh paket pekerjaan konstruksi dari BWSS-II Medan juga sudah dialihkan proses lelangnya ke instansi khusus pengadaan barang dan jasa pemerintah (sebelum disebut dengan BPP-BJP atau BP2JK sekarang ini.
"Instansi atau Badan inilah yang menjadi Pokja (kelompok kerja) yang menangani lelang atau tender itu. Mereka bertanggung jawab langsung kepada menteri (PUPR). Kita (BWSS atau instansi semacamnya) takkan bisa intervensi apapun," katanya kepada SIB belum lama ini. (M04/d)