Medan (SIB)
Komisi E DPRD Sumut minta Pemprov Sumut memberikan tunjangan khusus bagi guru-guru SLB (Sekolah Luar Biasa) di Sumut, karena mereka memiliki tugas ekstra dalam proses belajar mengajar.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi E DPRD Sumut Jafaruddin Harahap dalam rapat dengar pendapat Komisi E dengan Disdik (Dinas Pendidikan) Sumut yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Rahmansyah Sibarani, Rabu (15/1) di DPRD Sumut.
"Kita tahu tunjangan guru sudah ditiadakan, tapi khusus bagi guru-guru SLB agar tetap diberikan dan dialokasikan di APBD, karena para guru tersebut selain bekerja lebih banyak dan lebih berat dibanding guru-guru umum lainnya, juga resiko dalam mengajar juga cukup besar," ujar Jafaruddin.
Selain itu, kata politisi PPP ini, jam kerja guru-guru SLB juga lebih banyak dari guru umum lainnya. "Dari segi jumlah, guru-guru SLB di Sumut tidak terlalu banyak, hanya sekitar 250-an orang, sehingga tidak terlalu besar anggaran yang harus dialokasika di APBD.
Apalagi tunjangan guru sudah dihapus, maka diminta agar dialokasikan anggaran tunjangan khusus untuk guru-guru SLB," ujarnya.
Sementara Plt Kadisdik Sumut Arsyad Lubis mengungkapkan, pihaknya akan mempelajari kembali terkait tunjangan khusus guru SLB akan disesuaikan dengan kondisi anggaran.
Di bagian lain penjelasannya, Arsyad juga menyebutkan, banyak gedung-gedung SMA/SMK Negeri di Kepulauan Nias tidak layak, berlantai tanah, berdinding tepas dan beratap rumbia.
Sejak 2017 penyerahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, masih terdapat beberapa SMA/SMK yang menumpang di gedung SD dan SMP Negeri. Misalnya gedung SMK Negeri 2 Gunungsitoli masih menumpang, SMA Negeri 2 Alasa, SMA Negeri 2 Bawalato, SMA/SMK Hili Serangkai masih di gedung-gedung darurat.
Diungkapkan juga, masih ada 28 kecamatan di Sumut belum memiliki SMA/SMK Negeri. Yakni, Asahan ada 4 kecamatan, Langkat 2 kecamatan, Dairi 2 kecamatan, Karo 3 kecamatan, Madina 3 kecamatan, Nias Selatan 1 kecamatan, Palas 1 kecamatan, Paluta 1 kecamatan, Simalungun 4 kecamatan, Tapsel 1 kecamatan, Tapteng 1 kecamatan, Toba Samosir 1 kecamatan, Padangsidimpuan 1 kecamatan, Sibolga 1 kecamatan, Tanjungbalai 1 kecamatan."Ini harus dibangun sampai akhir RPJMD 2023," ujarnya. (M03/c)