Medan (SIB)
Tidak hadirnya pihak manajemen Kama Hotel yang berdiri di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 97 Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat memperkuat dugaan tidak adanya izin operasionalnya.
Bahkan ketidakhadiran mereka sudah menunjukkan itikad tidak baik, karena undangan sudah disampaikan dan ini rapat resmi, ujar anggota Komisi III DPRD Medan Siti Suciati kepada wartawan, Selasa (11/2) menanggapi tidak hadirnya pihak manajemen hotel saat dipanggil untuk rapat dengar pendapat (RDP).
Disebutkan politisi Gerindra yang akrab dipangil Uci ini, pada 8 Januari 2020 Komisi III DPRD Medan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah hotel yang beroperasi di Kota Medan, termasuk Kama Hotel. Sidak dilakukan untuk melihat dan mengetahui apakah semua usaha pariwisata dan hiburan di Kota Medan mengantongi izin dan taat pajak.
"Yang kita temukan malah manajemen Kama Hotel tidak bisa menunjukkan berkas-berkas perizinan dengan berbagai alasan. Jadi, Senin (10/2) kemarin pihak manajemen dipanggil dimintai keterangan dalam RDP. Namun undangan resmi itu tidak digubris dan tidak dihadiri, ujarnya.
Ditambahkannya, dugaan tidak adanya izin operasional Kama Hotel dari dinas terkait disinyalir menjadi alasan pihak manajemen tidak menghadiri undangan RDP, sebutnya.
"Saat ada pertemuan dengan Dinas Pariwisata Kota Medan, Komisi III mendapat data bahwa Kama Hotel beroperasi tanpa izin. Anehnya, saat ditanya kenapa bisa beroperasi tanpa izin, pihak Dinas Pariwisata malah tersenyum. Kan aneh," ujarnya.
Uci mengaku heran dengan Pemko Medan, kenapa hotel yang begitu megah bisa berdiri di tengah kota tanpa mengantongi izin dan diduga tidak taat pajak. "Cobalah kita fikirkan bersama, kemana limbah hotel itu dibuang? Apa Kama Hotel sudah mengantongi izin pengolahan limbah? Di belakang hotel itu banyak rumah penduduk," ketusnya.
"Kita akan surati lagi pihak Kama Hotel sampai kita tahu, apakah hotel ini benar-benar mematuhi aturan yang berlaku di Kota Medan," pungkasnya. (M13/q)