Medan (SIB)
Badan Komunikasi Nasional Desa se Indonesia (BKNDI) terbentuk secara nasional termasuk di Sumut dan di 15 kabupaten/kota. Lembaga ini akan membantu kepala desa dan perangkatnya untuk menyiapkan SDM yang baik dalam pengelolaan anggaran desa.
“Kita menyiapkan aplikasinya, termasuk progam anggaran desa, laporan pertanggung-jawabannya berbasis elektrik dan e-budgeting.
Masyarakat bisa mengaksesnya lewat android yang dimiliki apa-apa saja program pembangunan desa,†kata penasehat DPW BKDNI Sumut Dr Jauhari Lubis kepada wartawan, pada temu ramah dan dirangkaikan dengan penyerahan sistim informasi desa dengan elektrik government ke masing-masing BKNDI daerah, Sabtu (15/2) malam di Hotel Madani, Medan.
Lembaga ini kata dia lahir karena terkabar banyak dana desa dikorupsi, sehingga kepala desanya masuk penjara. Hal itu terjadi karena kepala desa tidak mengetahui bagaimana menggunakan anggaran yang benar. Meski kepala desanya ada yang sarjana tapi desa-desa lain banyak kurang memahami pengelolaan keuangan dana desa. Bimbingan teknis selama lima hari dilakukan dirasa kurang cukup makanya sangat perlu pendampingan oleh BKDNI untuk menghindari penyalahgunaan anggaran dana desa.
“Supaya jangan terjadi kesalahan dalam penganggaran perlu ada perangkat keras dan lunak, salah satu perangkat kerasnya yaitu BKND agar desa tersebut terbebas dari korupsi. Makanya semua penganggaran dilakukan secara elektronik, salah satunya e-budgeting, itulah yang disapkan BKDNI, kita sosialisasikan bagaimana sistim penganggaran,†terangnya.
Selain itu, lanjut Jauhari, orang-orang di pemerintahan desa harus mampu menggunakan anggaran secara seragam, maka semua penganggaran dan laporan dilakukan secara IT (elektronik). Sehingga masyarakat bisa melihat dan mengetahui apa-apa saja yang dianggarkan di APB-Des (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) secara elektronik. Termasuk urusan surat-surat penduduk harus secara lektronik.
“Misalnya, masyarakat mengurus surat izin bangunan, tidak harus ketemu kepala desa. Dengan zaman milenial ini cukup dengan ponsel android sebagai medianya, masyarakat bisa mengurus surat-surat tanpa harus bertemu kepala desa. Karena semua orang tidak ada lagi yang tidak faham dengan android. Kepala desa tinggal menyetujui lewat android, karena sudah ada aplikasi di dalamnya, di kantor desa tinggal mencetak,†paparnya.
Aplikasi inilah kata dia, yang akan disosialisasikan di 33 kabupaten/kota di Sumut di 6110 desa. Tidak hanya desa, kelurahan juga termasuk, karena pemerintah pusat sudah mengucurkan dana kelurahan. Untuk itu pihaknya meminta dukungan kepala daerah, agar pembangunan desa bisa cepat dianggarkan.
Makanya desa perlu pendampingan, BKDNI bergerak supaya tidak terjadi lagi kepala desa takut dikejar-kejar LSM, wartawan karena takut dituduh melakukan penyelewengan. Selama ini Musrenbang desanya juga tidak terkordinir dan transparan.
“Padahal sekarang ini harus transparan, APBD-Des harus bisa dilihat semua orang, orang tinggal mengetik websitenya maka terbukalah program pembangunan secara terperinci. Masyarakatpun tahu pembangunan apa saja yang akan dilakukan di tahun anggaran 2020,†jelasnya.
Dengan pendampingan, pemerintahan desa tidak sekedar mencari aman. Jangan membangun hanya tanpa program yang jelas, misalnya membangun infrastruktur padahal di kawasan tersebut tidak membutuhkannya. Karena ada dinas PUPR yang mengerjakannya, maka perlu pembinaan agar angaran tidak tumpang tindih.“Kita sudah audiensi ke Kapolda Kadis PMD dan Kejati melaporkan bahwa BKNDI ini ada. Kita tinggal jalan ke daerah-daerah,†ungkapnya.
DPW BKNDI dipercayakan kepada Burhan SInaga SKM, Seketaris Godang Hutasoit SE, bendahara memes, Ketua Harian Veri Nurkiman Tanjung, penasehat Dr Jauhari Lubis dan Hamdan Simbolon (Ketua DPC PKB Medan juga sebagai penasehat). Turut hadir Ketua DPD DKNDI Deliserdang Ratna Ginting SPd. (M10/d)