Medan (SIB)
Dengan kondisi infrastruktur yang masih cukup memprihatinkan, Kota Medan dinilai belum layak memiliki transportasi massal layanan Skema Buy The Service (BTS) yang rencananya akan beroperasi pada April mendatang.
"Kebiasaan kita, kalau ada sumbangan langsung terima, walaupun sebenarnya kita masih belum siap,†ujar Anggota Komisi IV DPRD Medan Hendra DS kepada wartawan, Jumat (7/2). Disebutkannya, pola fikir seperti ini harus dirubah. Harusnya disiapkan dulu sarana dan prasarananya baru diajukan bantuan seperti bus BTS itu.
Karena, kehadiran BTS ini dikhawatirkan justru akan menambah kemacetan yang sampai saat ini belum bisa diatasi Pemko Medan, ujar politisi Hanura itu. Diketahui, Kemenhub menyediakan anggaran sebesar Rp 50 miliar untuk moda transportasi massal skema BTS di Kota Medan. Berarti anggaran 1 koridor sebesar Rp 10 miliar. Dimana rencananya nanti sebanyak 81 bus akan beroperasi dengan lima koridor.
Menurutnya, saat ini saja masih banyak angkutan kota (angkot) dan terminal liar yang belum bisa ditertibkan. "Ini kan harus dibenarin dulu, jangan nanti malah menambah kemacetan. Diuji ulang angkot-angkot yang tidak layak, jangan lagi dibiarkan beroperasi," ungkapnya.
Begitu juga dengan kehadiran BTS, harus diujicoba dulu dalam 1 minggu, untuk melihat titik mana yang jadi sumber kemacetan dengan adanya angkutan ini. "Jangan langsung dioperasikan. Bus Mebidangro saja banyak tidak berfungsi, haltenya dirusak dan bisa diberhentikan di sembarangan tempat," ujarnya.
Diakuinya, kehadiran bus massal dibutuhkan dan secara perlahan angkot dihilangkan. Namun sopir-sopir angkot tetap harus diberdayakan di pekerjaan lain sehingga tidak menambah jumlah pengangguran. "Pemko juga harus pikirkan ini," tegasnya.
Anggota Komisi IV DPRD Medan lainnya, Edwin Sugesti Nasution menyatakan, kehadiran BTS bisa mempercantik Medan dan sebaliknya menimbulkan kesemrawutan.
"Maka Dishub harus kerja keras mengantisipasi sejak dini. Saya lihat belum ada tanda-tanda pembenahan di lapangan dan masih sebatas publish di media. Kita berharap kepercayaan Kemenhub RI jangan disia-siakan tetapi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin," sebutnya.
Selain itu, Dishub Medan didorong supaya melakukan kordinasi dengan Dishub Sumut mengevaluasi trayek angkutan kota yang dimungkinkan sampai Deli Serdang.
"Nasib pemilik angkutan juga harus dipikirkan, karena kehadiran BTS dipastikan berdampak pada angkot. Jangan sampai enak di awal tapi tidak nyaman di kemudian hari,†pungkasnya. (M13/f)