Medan (SIB)
Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (Wasekjen FSGI), Satriwan Salim meminta fenomena sistem pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) via GoPay yang adanya di sekolah/lembaga swasta, bukan sekolah negeri, diminta agar jangan sampai pendidikan dijadikan arena eksploitasi bisnis oleh kelompok industri tertentu.
"Diketahui seperti yang sekarang ramai itu, ada beberapa lembaga/sekolah swasta/pesantren/lembaga kursus/kampus yang sudah bayar SPP via GoPay. Memang sekolah swasta punya otonomi memberikan kemudahan aturan skema pembayaran SPP kepada orangtua, misalnya kerjasama dengan bank (virtual account), atau bekerja sama dengan perusahaan Gojek seperti yang sekarang ramai. Tapi yang harus diperhatikan sekolah adalah, jangan mewajibkan orangtua bayar SPP hanya menggunakan perusahaan tertentu," tegasnya kepada SIB di Medan, Senin (24/2).
Dikatakannya, tidak boleh ada monopoli apalagi jika ini jadi fenomena yang makin membesar/massif di kemudian harinya.
"Tidak boleh memaksa orangtua mendownload aplikasi GoPay tadi, mengingat wilayah Indonesia dan kemampuan ekonomi orangtua beragam, sifatnya opsional sesuai kemauan orangtua," katanya.
"Agar bisa terpisahkan antara bisnis perusahaan dengan entitas pendidikan. Apalagi kalau ada semacam instruksi agar memakai produk perusahaan tersebut. Ini yang dikhawatirkan terjadi. Persoalan bahwa Gojek itu agresif dan inovatif dalam menawarkan produk-produk industri sampai merambah dunia pendidikan, itu wajar saja sebagai entitas bisnis, apalagi di era digital dan internet of things sekarang. Tapi pemerintah (daerah) diminta harus benar-benar hati-hati, agar tidak terjadi abuse of power dari pihak-pihak yang berwenang, yaitu, memanfaatkan kewenangan untuk menguntungkan kelompok bisnis tertentu. Kita minta jangan sampai pendidikan menjadi arena eksploitasi bisnis oleh kelompok industri tertentu," tegasnya. (M20/f)