Medan (SIB)
Karena telah mengantongi segala izin, pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Shell di Jalan Wahidin Medan sudah layak untuk dilanjutkan.
"Tidak ada alasan pembangunan SPBU Shell ini dihentikan. Kalau keberadaan SPBU mendapat penolakan warga karena dianggap mengganggu warga sekitar pembangunan, maka seluruh SPBU di Kota Medan ini juga tidak layak dan wajib dibongkar," ujar Anggota Komisi IV DPRD Medan Antonius D Tumanggor bersama anggota Komisi IV lainnya, Hendra DS, Burhanuddin Sitepu, D Edy Eka Suranta S Meliala, Sukamto, Renville Napitupulu dan Syaiful Ramadhan, Rabu (17/3).
Disebutkan Antonius, saat Komisi IV DPRD Medan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah warga yang keberatan atas kehadiran SPBU Shell, diketahui pembangunan ditolak karena keberadaannya berdekatan dengan rumah warga. Sedangkan untuk segala perizinannya telah dipenuhi pengusaha.
"SPBU itu baiknya dilanjutkan karena ini juga baik untuk investasi yang juga berkontribusi bagi PAD Kota Medan serta membuka lapangan pekerjaan," sebut Politisi NasDem itu.
Ditambahkan Hendra DS, memang selain perizinan usaha dilengkapi seharusnya pengusaha SPBU Shell tersebut meminta persetujuan warga sekitar, agar tidak merugikan pihak manapun.
"Kalau ada pihak yang minta IMB mereka dibatalkan, itu tidak fair. Tapi harusnya dilakukan komunikasi pendekatan dengan warga sekitar. Pembangunan SPBU ini banyak juga dampak positifnya, khususnya menambah PAD Kota Medan," kata politisi Hanura.
Ditambahkannya, untuk baiknya iklim investasi di Kota Medan, sebaiknya Pemko jangan mempersulit pembangunannya.
Senada dengan itu, Burhanuddin Sitepu berharap warga sekitar SPBU Shell Jalan Wahidin dapat menyikapinya dengan pemikiran yang jernih dan jangan memaksakan kehendak. (A12/f)