Medan (harianSIB.com)
Massa dari elemen masyarakat dan organisasi mahasiswa yang peduli rakyat secara bergiliran "menggeruduk" DPRD Sumut, Jumat (9/9/2022), memprotes keras kebijakan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah "memporak-porandakan" ekonomi rakyat.
Dengan berteriak-teriak melakukan orasi dari atas mobil pikap yang dijadikan mimbar bebas, kelompok massa mengecam keras keputusan pemerintah yang memberlakukan kenaikan BBM saat ekonomi rakyat sedang terpuruk pasca pandemi Covid-19 "menerjang" kehidupan masyarakat.
"Betapa menderitanya masyarakat atas keputusan pemerintah yang tidak pro rakyat menaikkan harga BBM, sehingga bakal muncul kelaparan, kemiskinan, pengangguran secara besar-besaran, karena rakyat tidak lagi mampu membeli bahan makanan yang saat ini sudah bergerak naik," kata pengunjuk rasa.
Berkaitan dengan itu, massa mahasiswa dan elemen masyarakat ini mendesak Presiden Jokowi segera membatalkan kenaikan harga BBM dan DPR RI dituntut segera bentuk pansus, karena kenaikan BBM ini sangat menyengsarakan serta "memporak-porandakan" ekonomi rakyat.
Sementara itu, gelombang kedua didominasi kelompok mahasiswa yang menilai kenaikan harga BBM sebenarnya dipicu oleh ulah mafia BBM yang diduga kuat melakukan penimbunan, sehingga BBM subsidi yang selama ini seharusnya dinikmati masyarakat, justeru menghilang dan dinikmati para mafia.
Berkaitan dengan itu, massa pengunjuk rasa mendesak aparat berwenang untuk menangkap para penimbun dan mafia BBM yang telah menyebabkan subsidi tidak tepat sasaran.
Aspirasi pengunjuk rasa diterima Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani dan anggota dewan Rony Reynold Situmorang dan Abdul Rahim Siregar seraya menyatakan dukungannya atas tuntutan mahasiswa dan akan menyampaikannya ke pemerintah pusat.[br]
Sementara itu, pengamanan di gedung DPRD Sumut semakin diperketat, di tengah meningkatnya aksi unjuk rasa akhir-akhir ini.
Tidak hanya aparat kepolisian, tapi juga puluhan personel Satpol PP ikut dilibatkan untuk mengantisipasi kerusuhan.
Kabag Ops Polrestabes Medan, AKBP Arman Muis mengatakan, pelaksanaan pengamanan kegiatan unjuk rasa sesuai dengan SOP (Standar Operasional Pengamanan) secara humanis dan bertanggungjawab.
“Seluruh personel dalam pengamanan unjuk rasa dilarang membawa senpi. Dan satu hal lagi dalam pengamanan personel tetap humanis jangan terpancing dalam situasi emosional,” katanya. (A4)