Medan (
harianSIB.com) Anggota DPRD Sumut daerah pemilihan (dapil) Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, Salmon Sumihar Sagala, mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumut untuk segera turun tangan menentukan tapal batas kawasan hutan dengan Desa Tanjung Beringin I, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi.Penentuan tapal batas tersebut untuk menghindari terjadinya konflik antara masyarakat dengan petugas kehutanan."Dari hasil temuan reses kita di Desa Tanjung Beringin, masyarakat mengaku sangat resah adanya larangan dari petugas kehutanan kepada masyarakat yang sedang mengelola lahan pertanian di sekitar desa mereka," ujar Salmon kepada wartawan, Jumat (31/3/2023), di Medan.Ditambahkan politisi PDI Perjuangan ini, lahan pertanian yang sedang diusahai warga disebut petugas kehutanan berada dalam kawasan hutan di wilayah KPH 15 Dairi, sehingga harus segera ditinggalkan dan dilarang keras menguasainya.Mendengar larangan itu, tambah anggota Komisi A ini, masyarakat sangat berharap kepada Dinas LHK Sumut segera turun ke lokasi, untuk menyelesaikan perselisihan tapal batas antara masyarakat Desa Tanjung Beringin I dengan pihak kehutanan, guna menghindari konflik berkepanjangan."Masyarakat menganggap lahan pertanian yang diusahai mereka berada di luar kawasan hutan. Sementara, pihak kehutanan mengklaim lahan pertanian tersebut berada di kawasan hutan khususnya KPH 15. Di sini perlunya Dinas LHK Sumut turun ke lokasi untuk mengukur dan menentukan tapal batas," ujar Salmon.Berkaitan dengan itu, tegas mantan anggota DPRD Karo ini, pihaknya sangat berharap Kadis LHK Sumut Yuliani Siregar yang baru dilantik oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, secepatnya turun ke lokasi melakukan pengukuran kawasan hutan, jangan nanti setelah terjadi konflik baru sibuk mengatasi."Kita berharap kepada Kadis LHK yang baru membuat terobosan yang memihak kepada masyarakat, agar konflik-konflik kehutanan bisa diminimalisir sedini mungkin. Sebab, faktanya saat ini sudah banyak areal kawasan hutan telah dicaplok pengusaha untuk dijadikan kebun sawit, tapi tidak pernah ada tindakan tegas dari Dinas LHK," katanya. (A4)