Medan (
harianSIB.com) Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Rudy Hermanto menegaskan, sebagai anak bangsa soal pribumi atau non pribumi telah selesai sejak 17 Agustus 1945 Indonesia Merdeka dan istilah itu peninggalan zaman Belanda, tidak usah diungkit-ungkit. "Sebagai kader PDI Perjuangan, juga melihat Indonesia sebagai sebuah negara yang terdiri atas agama, suku, kebudayaan, kepercayaan dan tidak pernah membeda-bedakan asal usul dan latarbelakang mereka," kata Rudy Hermanto, kepada wartawan, Jumat (14/4/2023), di DPRD Sumut. Pernyataan itu disampaikan Rudy merespon pernyataan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman, yang menyebutkan Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumut dalam 20 tahun ke depan akan dikuasai oleh non pribumi, sehingga perlu diwaspadai non pribumi akan menguasai Kota Medan. Aulia Rachman menyampaikan hal itu pada acara Dialog Ramadan 1444 Hijriyah, yang digelar Asahan Kampungku Community di Café & Resto d’Kuliner AsahanKampungku Medan, Minggu (9/4/2023). Menyikapi hal itu, Rudy Hermanto berpendapat pernyataan Aulia terkesan berbau rasis, namun PDI Perjuangan memandang hal tersebut sudah selesai dan tidak perlu dipermasalahkan lagi. "Yang jelas, bagi kita istilah pribumi dan non pribumi tidak ada lagi. Itu istilah peninggalan zaman Belanda, yang penting bagaimana kita bisa bekerja dan mengabdikan diri memberi yang terbaik untuk kemajuan bangsa menghadapi globalisasi dengan memperkuat ideologi Pancasila," katanya. Dikatakannya, undang-undang memberi ruang kepada semua anak bangsa memilih dan dipilih. Banyak kader PDI Perjuangan di sejumlah provinsi di Indonesia yang berasal dari warga Tionghoa yang berhasil menjadi kepala daerah. Seperti Andrei Angouw yang terpilih menjadi Wali Kota Manado, kemudian Tjhai Chui Mie yang terpilih menjadi Wali kota Singkawang, Kalimantan Barat, dan sebelumnya anggota DPRD Singkawang. "DPRD Kota Medan juga dipimpin Hasyim yang berasal dari suku Tionghoa. Sebelumnya Sofyan Tan yang sekarang anggota DPR RI. Mereka seluruhnya kader PDI Perjuangan, sepanjang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang," katanya. Rudy berharap tidak lagi menggunakan istilah pribumi dan non pribumi, karena dikhawatirkan dapat memperkeruh situasi yang sudah baik saat ini.(A4)