Medan (harianSIB.com)
Kalangan DPRD Sumut minta Pemprov Sumut untuk segera mendata ulang peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), BPJS PBI dan peserta sosial lainnya, agar tepat sasaran, sebab banyak keluarga mampu menjadi peserta.
Hal itu disampaikan Penasehat Fraksi Nusantara DPRD Sumut yang juga politisi PKB Sumut Zeira Salim Ritonga dan anggota Komisi A Frans Dante Ginting kepada wartawan, Selasa (4/7/2023) melalui telepon di Medan menanggapi aspirasi masyarakat yang meminta Pemprov Sumut mendata ulang kepesertaan penerima bantuan sosial tersebut.
"Dari aspirasi masyarakat yang disampaikan ke lembaga legislatif, mereka sangat mengharapkan kepada Pemprov Sumut untuk mendata ulang kepesertaan penerima bantuan sosial, sebab masih banyak warga kurang mampu tidak terdaftar. Tapi sebaliknya, justru yang mampu ikut terdaftar," tandas Zeira Salim.
Bahkan Frans Dante mengingatkan Pemprov Sumut, agar tidak ada alasan quota untuk program PKH, KIS, KIP dan bantuan sosial lainnya memiliki keterbatasan, sebab masih banyak masyarakat yang membutuhkan.
"Jangan biarkan terjadi kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat akibat penyalurannya tidak merata serta tidak tepat sasaran, sehingga dibutuhkan kesigapan Pemprov Sumut melakukan pendataan ulang," tandas Frans Dante.
Begitu juga soal penerimaan BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran), ujar Zeira Salim, hendaknya ditambah, sebab masih banyak masyarakat kurang mampu dan bagi masyarakat yang sudah terdaftar untuk segera diaktifkan kembali, agar bisa kembali digunakan.
"Selain itu, dari pengaduan warga ke anggota dewan saat melakukan kegiatan reses ke kabupaten/kota, banyak warga mengeluhkan sulitnya pengurusan pengalihan BPJS mandiri ke BPJS PBI. Hal ini juga perlu perhatian Pemprov Sumut, untuk lebih memudahkan pengurusannya," ujar Zeira Salim yang juga Bendahara DPW PKB Sumut itu.
Berkaitan dengan itu, Zeira dan Frans Dante mengharapkan adanya kolaborasi antara Pemprov Sumut dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan, agar masyarakat berhak mendapat PKH, KIP, KIS dan BPJS PBI, sehingga tidak terjadi "anak tiri dan anak kandung" di tengah-tengah masyarakat.(A4).