Medan (
harianSIB.com) Ketua DPD Asosiasi Petani dan Pedagang (Aspatan) Sumut Toni Togatorop SE MM meminta Perum Bulog Sumut dan kabupaten/kota gerak cepat menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) beras untuk masyarakat, guna mengantisipasi efek kekurangan pangan masyarakat dalam menghadapi ancaman kekeringan ekstrim menjelang 2024. "Presiden Jokowi telah meluncurkan Bansos beras untuk 21,3 juta KPM di Indonesia. Bansos ini akan berlangsung selama tiga bulan yakni September, Oktober dan November. Kita sangat berharap, Perum Bulog Sumut dan kabupaten/kota segera menyalurkannya kepada masyarakat di Sumut," tandas Toni Togatorop kepada wartawan, Rabu (13/9/2023) melalui telepon di Medan. Namun, Toni yang juga penasehat sejumlah Kelompok Tani di Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat dan Deliserdang ini berharap, agar Bansos beras ini kiranya petani mendapat bagian, karena merekalah yang paling terimbas menghadapi ancaman kekeringan ekstrim menjelang 2024 ini. "Kita mendapat informasi dari pemberitaan, SIB (12/9/2023), bahwa Pak Jokowi sedang menyalurkan 640 ribu ton beras selama tiga bulan kepada puluhan juta keluarga di Indonesia. Setiap bulannya KPM akan menerima 10 Kg beras. Kita minta agar masyarakat Sumut, khususnya petani mendapat bagian," tegasnya.
Jemput Bola Dalam kesempatan itu, Toni yang juga mantan Ketua Fraksi Hanura DPRD Sumut ini juga meminta Pj Gubernur Sumut Hassanudin dan seluruh Bupati/Wali Kota se-Sumut agar melakukan jemput bola, terkait peluncuran Bansos beras dari Presiden Jokowi ke masyarakat, agar daerah ini cepat mendapat kebagian beras. "Gubernur dan bupati maupun wali kota, agar mewaspadai terjadinya el nino atau kekeringan ekstrim pada pertengahan September, Oktober dan November hingga akhir tahun 2023, sehingga instruksi Jokowi menyalurkan Bansos beras harus segera ditindaklanjuti," ujar Toni. Menurut Wakil Ketua Partai Hanura Sumut ini, semua pihak harus tetap mewaspadai adanya ancaman kekeringan ekstrim ini terjadi, sebab akan menyengsarakan masyarakat dan dipastikan terjadi penurunan produksi pangan atau bisa saja terjadi gagal panen bagi petani, sehingga efeknya sangat berbahaya, yakni menimbulkan kekurangan pangan. "Memang saat ini masyarakat petani benar-benar was-was akibat adanya ancaman kekeringan ekstrim. Belum selesai masalah pupuk bersubsidi yang terus terjadi kelangkaan, ditambah harga pupuk non subsidi yang tidak terjangkau, kini muncul masalah baru berupa ancaman kekeringan ekstrim," tandasnya. Berkaitan dengan itu, mantan Ketua Badan Kehormatan Dewan DPRD Sumut ini mengajak Pj Gubernur Sumut maupun bupati/walikota se-Sumut untuk bersama-sama mengantisipasi efek terjadinya kekeringan ekstrim melanda daerah ini sekaligus bergerak cepat mensukseskan gerakan peluncuran Bansos beras ke masyarakat.(A4).