Medan (
harianSIB.com)Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPC GAMKI) Kota Medan, Fery Susanto Sihite, meminta Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setya beserta jajarannya dapat mengawasi kepala desa (kades) di Deliserdang dan Serdang Bedagai (Sergai).Hal ini untuk terhindar dari praktik money politics (politik uang) yang dilakukan calon legislatif (caleg) dalam masa pemilihan legislatif (pileg) 2024.Dalam keterangannya yang diterima, Jumat (17/11/2023), Fery Susanto Sihite berharap Pileg 2024, khususnya di Deliserdang dan Sergai dapat berlangsung dengan jujur, adil dan bersih dari praktik money politics."Kita tidak ingin ada caleg, baik caleg DPR-RI, DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat kabupaten yang "bermain mata" dengan kades dan perangkat desa di Deliserdang serta Sergai dengan tujuan untuk meraup suara," ujarnya.Fery mengatakan, mobilisasi para kades ini bisa saja terjadi mengingat persaingan di antara para caleg untuk meraup suara sangat ketat.Di sisi lain, aparat perangkat desa memiliki kemampuan untuk mengumpulkan suara hingga tingkat dusun.Sehingga, ketika keduanya bertemu, maka dimungkinkan terjadi hubungan simbiosis mutualisme di antara kedua pihak, di mana terjadi pengumpulan suara untuk kepentingan caleg dengan imbalan dalam bentuk materi."Apalagi baru saja kita mendapat berita ada anggota Bawaslu Kota Medan yang ditangkap jajaran Polda Sumut karena menerima uang dari caleg," ujarnya.Fery meminta agar Kapolda dan jajarannya dapat melakukan pengawasan dengan seksama, termasuk memonitor lokasi-lokasi tertentu, seperti di Berastagi maupun Tebingtinggi, yang dapat menjadi tempat berkumpulnya para perangkat desa dengan caleg tersebut."Bahkan jika dibutuhkan, bisa saja dilakukan penyadapan terhadap perangkat komunikasi yang dimiliki para perangkat desa di kedua kabupaten tersebut, agar pengawasan yang dilakukan dapat lebih terjamin," tuturnya.Ferry mengatakan, Kabupaten Deliserdang dan Sergai merupakan daerah yang menjadi incaran oleh para caleg, baik caleg DPR RI maupun DPRD Provinsi dan kabupaten.Kedua kabupaten ini, kata dia, bisa disebut sebagai lumbung suara, selain Kota Medan, karena jumlah pemilih di kedua daerah itu cukup besar. Sehingga tidak heran jika menjadi incaran para caleg."Kita hanya menginginkan agar Pileg 2024 dapat berjalan dengan jujur, adil, jauh dari praktik money politics dan tidak melibatkan perangkat pemerintahan termasuk pemerintahan desa," tegasnya. (*)