Lubukpakam (SIB)
Bupati Deliserdang HMA Yusuf Siregar didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Citra Efendi Capah bersama OPD lainnya mengakui, saat ini memang terjadi perlambatan proses pengajuan penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal itu terjadi karena sejak September 2023 banyak sekali masyarakat yang mendaftar, diduga karena dampak Pemilu. Kemudian ditambah lagi sekarang ini pendaftaran PBI dari APBD tidak hanya melalui Dinas Sosial (Dinsos) Deliserdang saja.
"Jadi ada 2 PBI. Pertama PBI APBN yang ditetapkan Kemensos, kedua PBI APBD yang ditetapkan Dinas Kesehatan Deliserdang," kata Yusuf Siregar melalui Citra E Capah saat berdiskusi dalam audiensi Wartawan Unit Polresta Deliserdang Gerakan 17 Orang (WUPDS-G17) yang dipimpin Ketuanya, Batara S Tampubolon di Ruang Bupati Deliserdang, Lubukpakam, Selasa (19/3).
Dijelaskan, kalau yang Kemensos biasanya jatahnya cuma 1-10 jiwa per bulan. Kalau pada tahun 2021-2022, seluruh kuota diberikan kepada orang miskin atau rentan yang mendaftar ke Dinsos. "Jadi, sekarang ini ada dua jenis orang yang dapat mengajukan PBI yaitu orang miskin dan kedua orang non-miskin tapi perlu PBI. Orang miskin mendaftar PBI di Dinsos. Dengan bertambahnya pendaftar di Dinsos dan ditambahi dengan berkurangnya kuota yg diberikan ke Dinsos mengakibatkan panjangnya antrean. Untuk orang non-miskin perlu PBI mendaftar di Puskesmas," terang Citra.
Untuk pengusulan bulan ini, pihaknya tidak bisa mengusulkan orang-orang yang mendaftar ke Dinsos karena kuotanya yang jumlahnya 250 jiwa sudah habis untuk mem-PBI-kan masyarakat yang mengikuti program unregister tahun 2023 karena diwajibkan pada Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD 2024. Kemudian mem-PBI-kan masyarakat yang biaya rumah sakitnya ditanggung oleh Baznas pada tahun 2024 karena kesepakatan pihaknya dengan Baznas bahwa setiap orang yang dibayari Baznas harus segera di-PBI-kan.
"Untuk antisipasi kecurangan Dinsos selalu menayangkan di Facebook Dinsos nama-nama orang yang akan diverifikasi kelayakan PBI-nya dan nama-nama yang kami usulkan ke Dinkes,” katanya.
“Kalaupun ada permainan di Dinsos yang ditemukan kemarin yaitu penyalahgunaan nomor antrean. Jadi modusnya tiket antrean dicetak banyak-banyak kemudian beberapa nomor diambil untuk dijual atau diberikan kepada orang yang dikenalnya sehingga orang tersebut tidak antre lama. Tapi sudah ditertibkan dengan cara melarang nomor antrean dicetak sebelum datang orangnya," tutur Capah.
Pada kesempatan itu Yusuf Siregar mengamini usulan WUPDS G-17 untuk buka puasa bersama dan menyantuni kaum dhuafa. Disebut, program itu merupakan selaras dengan visi Bupati Deliserdang menjadikan masyarakatnya menjadi religius.
"Kalau tidak ada halangan saya akan hadir langsung. Untuk program keagamaan Pemkab Deliserdang tentu mendukung. Mari kita bersama membangun Deliserdang ini," ajak Yusuf Siregar yang turut didampingi Kadis Kominfostan yang baru, Khairul Azman, Kepala Badan Kesbangpol Zainal A Hutagalung, Kadisdik Yudi Hilmawan, Kadis Cikataru Rachmadsyah dan Kabag Umum Wagino Sajali.(**)