Medan (harianSIB.com) Kalangan DPRD Sumatra Utara (Sumut) mempertanyakan Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR) terkait kelanjutan pekerjaan proyek perbaikan jalan dan jembatan di Sumut berbiaya Rp2,7 triliun yang dikerjakan secara multiyears.Pasalnya, sejak akhir 2023 hingga saat ini kegiatan proyek di lapangan vakum alias tidak ada aktivitas. Hal itu diungkapkan anggota DPRD Sumut
Frans Dante Ginting dan
Poaradda Nababan kepada wartawan, Sabtu (27/4/2024), melalui telepon, di Medan, setelah menerima keluhan masyarakat terkait tidak adanya aktivitas kegiatan pembangunan paket proyek multiyears yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Sumut. "Berdasarkan pengaduan masyarakat ke lembaga legislatif, proyek kebanggaan Pemprov Sumut ini sudah berhenti dikerjakan terhitung sejak 31 Desember 2023 dan hingga sekarang belum ada tanda-tanda dimulai dikerjakan," kata Frans. Berkaitan dengan itu, politisi Partai Golkar ini meminta Dinas PUPR Sumut menjelaskan ke publik, apakah benar proyek multiyears ini dihentikan pekerjaannya pasca berakhirnya kontrak 31 Desember 2023 atau diperpanjang selama 210 hari, tapi belum dimulai pekerjaannya. "Karena akibat lambannya progres proyek multiyears ini, masyarakat merasa dirugikan serta sangat berpengaruh negatif bagi pelaksanaan anggaran yang seolah-olah Dinas PUPR Sumut tidak mampu menyerap anggaran," tegas Frans. Bahkan
Poaradda Nababan secara tegas mengatakan, jika proyek tersebut benar-benar dihentikan pekerjaannya, akan menimbulkan kekecewaan besar dari masyarakat, karena tidak bisa menikmati hasil pembangunan yang sudah ditargetkan selesai akhir Desember 2023. "Dalam kasus ini Dinas PUPR Sumut harus transparan, apa sebenarnya terjadi, sehingga proyek multiyears vakum kegiatannya. Apakah dikarenakan kontraktor tidak menepati janji penyelesaiannya sesuai jadwal yang sudah ditandatangani atau memang tidak ada anggaran Pemprov Sumut melanjutkannya," kata Poaradda. Poaradda bahkan mengingatkan semua pihak agar benar-benar serius melanjutkan pekerjaan proyek multiyears ini, jangan sampai dipolitisir demi tujuan politik tertentu, apalagi dikait-kaitkan dengan Pilgub Sumut yang akan berlangsung secara serentak 27 Nopember 2024.(**)