Medan (harianSIB.com) Pimpinan dan anggota DPRD Sumut mengapresiasi kinerja
Pemprov Sumut yang telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Pemprov Sumut Tahun Anggaran (TA) 2023.
Raihan WTP ini merupakan yang kesepuluh secara berturut-turut sejak 2015 hingga sekarang.
Apresiasi tersebut disampaikan Ketua DPRD Sumut Sutarto MSi, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Mangapul Purba SE, anggota Fraksi Hanura Ebenejer Sitorus kepada wartawan, Selasa (28/5/2024), di DPRD Sumut, menanggapi laporan hasil pemeriksaan
BPK RI terhadap LKPD
Pemprov Sumut 2023 yang kesepuluh kalinya diraih
Pemprov Sumut secara berturut-turut. "Kita merasa bangga dan senang, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan LKPD
Pemprov Sumut TA 2023 kepada
Pemprov Sumut dan DPRD Sumut dengan opini WTP. Ini merupakan prestasi yang tak ternilai harganya atas kinerja
Pemprov Sumut," ujar Sutarto. Mangapul juga menyampaikan rasa bangganya terhadap penilaian opini WTP yang diserahkan
BPK RI pada rapat paripurna DPRD Sumut dalam agenda penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKPD
Pemprov Sumut TA 2023 yang berlangsung, Senin petang (27/5/2024), di ruang paripurna DPRD Sumut. Berkaitan dengan itu, Ebenejer Sitorus menekankan kepada
Pemprov Sumut untuk terus meningkatkan kinerjanya, agar LKPD
Pemprov Sumut pada tahun 2024, masih dapat meraih opini WTP, sehingga peningkatan pembangunan di daerah ini terus berjalan lancar. Langkah konkret sebelumnya, anggota V
BPK RI Ahmadi Noor Supit juga mengapresiasi capaian
Pemprov Sumut yang berhasil meraih WTP ke-10 berturut-turut. Dalam hal ini,
BPK RI mendorong agar
Pemprov Sumut mengambil langkah lebih konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Tidak hanya fokus WTP, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama stunting 18,9 persen, masih lebih rendah dari nasional, tetapi perlu dikejar hingga 14 persen," ujar Ahmadi sembari menambahkan, pihaknya juga menyoroti terkait infrastruktur jalan di Dunit, tuan rumah PON 2024 dan Pilkada serentak dan berharap agar semuanya bisa berjalan lancar Ahmadi Noor Supit juga berharap
Pemprov Sumut segera menyelesaikan rekomendasi
BPK RI untuk LPKD 2023 dan sampai saat ini pemprov Sumut telah menyelesaikan 81,72 persen rekomendasi
BPK RI, melebihi target nasional yang sebesar 75 persen. "Sudah melebihi target nasional 75 persen, tetapi kita harap segera diselesaikan rekomendasi tersebut agar tidak menjadi beban pada Gubernur selanjutnya," kata Ahmadi.
Motivasi
Sementara itu, Pj Gubernur Sumut Hassanudin mengatakan, opini WTP merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah sebagai bentuk standarisasi laporan keuangan, akuntabilitas dan kepatuhan pada undang-undang. Dia berharap, ini menjadi budaya bagi Pemprov Sumut dan menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja.
"Ini bukan prestasi, tapi merupakan keharusan bagi pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab kita mengelola uang rakyat, saya harap ini menjadi budaya di
Pemprov Sumut dan meningkatkan motivasi kerja," kata Hassanudin. Ia juga menegaskan,
Opini WTP merupakan hasil kerja keras
Pemprov Sumut dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, hal yang lebih penting menurutnya, kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat. 'WTP merupakan hasil kerja keras kita bersama, namun yang lebih penting lagi, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat, lewat peningkatan kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, infrastruktur dan lainnya," kata Hassanudin. (**)