Medan (harianSIB.com)Massa buruh
PT Sawawood Utama Work Industries (SUWI) di
Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang,
unjuk rasa di
DPRD Sumut, Jumat (7/6/2024), menuntut perusahaan mempekerjakan kembali 500 karyawan yang telah di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak.
Dengan mengusung sejumlah spanduk, massa buruh yang tergabung dalam Aliansi Pekerja/Serikat Buruh PT SUWI mengklaim hak mereka telah diabaikan bahkan dikangkangi oleh perusahaan, sehingga buruh menuntut lembaga legislatif segera memanggil pimpinan PT SUWI ke DPRD Sumut, untuk melakukan rapat dengar pendapat.
Menurut Kordinator Aksi Suhid Nurido dari Serikat Buruh Medan Indonesia (SBMI) mengaku, buruh tidak boleh diperkerjakan lagi oleh perusahaan, karena diharuskan mengisi format surat yang berisikan kemauan pihak perusahaan.
"Surat tersebut berisikan pertanyaan yang menjebaknya, sehingga sangat merugikan para pekerja. Kami menduga, bagi buruh yang mengisi surat tersebutakan merubah status mereka dari karyawan tetap menjadi karyawan kontrak," kata Suhid.
Diakuinya, sedikitnya 1.000 pekerja yang sudah mengabadikan diri selama bertahun-tahun dan ada yang sudah 30 tahun, sangat terkejut mendengar "kebijakan" perusahaan, yang diberlakukan beberapa bulan lalu, yakni bagi yang tidak mematuhinya, tidak diperkenankan lagi bekerja.
"Sudah 500 orang yang tidak dibolehkan kerja dan hingga kini terus berunjuk rasa menanti kepastian dari pihak perusahaan," kata Suhid sembari menyesalkan tidak adanya iktikad baik perusahaan meski sudah dijembatani oleh Dinas Tenaga Kerja Deliserdang pada16 Mei 2024.
Sejak dikeluarkannya putusan itu, nasib para pekerja terkatung-katung, meski sudah berulangkali menggelar aksi demo, termasuk di depan pabrik PT SUWI Mei 2024.
Dijelaskan, memang pihak perusahaan berjanji akan menerima mereka kembali bekerja di awal Mei, namun hingga Juni tidak ada kejelasan, sehingga para pekerja memilih untuk menyuarakan aspirasinya ke DPRD Sumut dan Kantor Gubernur Sumut.
Berkaitan dengan itu, pengunjuk rasa meminta PT Samawood melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang masih berlaku sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan di perusahaan.
Aksi unjuk rasa para pekerja tidak disahuti oleh anggota DPRD Sumut, karena sebagian besar menjalankan tugas ke luar provinsi dan kabupaten/kota, sehingga massa buruh sempat kesal dan akhirnya membubarkan diri dengan tertib dan anan.(**)