Jakarta (harianSIB.com)Pemerintah kembali memberikan insentif fiskal bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil menurunkan
prevalensi stunting dan diserahkan langsung
Wakil Presiden (
Wapres) RI Prof Ma'ruf Amin selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan
Stunting Nasional dalam Rapat Koordinasi Nasional (
Rakornas)
Stunting Tahun 2024, di
Hotel Grand Sahid Jaya,
Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Pj Gubernur Sumut melalui Plt Kepala Dinas Kesehatan Sumut Drs Basarin Yunus Tanjung MSi mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menjadi salah satu dari sembilan provinsi, 99 kabupaten, dan 22 kota yang memperoleh insentif fiskal tersebut atas capaian pelaksanaan percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
"Provinsi Sumut dinilai berhasil dalam upaya penurunan stunting dan menerima Insentif Fiskal senilai Rp5.811.273.000. Ia mengungkapkan rasa bangganya atas prestasi yang dicapai Pemprov Sumut dalam menurunkan prevalensi stunting," katanya kepada jurnalis SNN, Kamis (5/9/2024).
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama lintas sektor dan lintas program yang ada. "Ini adalah penghargaan yang sangat luar biasa karena kita Pemprov Sumut dinilai berhasil dalam melakukan terobosan-terobosan dan langkah-langkah sehingga terjadi penurunan prevalensi stunting dari 21,1% pada tahun 2022 menjadi 18,9% di tahun 2023," tuturnya.
Sebelumnya, dalam arahan Ma'ruf Amin menyampaikan hasil yang telah dicapai merupakan buah dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja kolaboratif semua unsur yang terlibat. Namun dia mengingatkan target yang masih harus dicapai, yakni membebaskan anak Indonesia dari stunting.
"Komitmen kepemimpinan dalam percepatan penurunan stunting di pusat dan daerah harus terus dipertahankan. Penajaman intervensi harus dilakukan agar program lebih tepat sasaran, mulai penyediaan data kelompok sasaran yang lebih akurat hingga pemantauan secara berkala," kata Ma'ruf.
Selanjutnya setelah pelaksanaan rakornas stunting, dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) yang menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk merumuskan regulasi dan strategi agar target penurunan stunting cepat tercapai. Pemprov Sumut ikut aktif dalam Rakortek Stunting dengan menyampaikan usulan rangkaian kegiatan intervensi spesifik dan sensitif. (*)