Medan (harianSIB.com)Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (
Asdeki) meminta pemerintah untuk mengkaji kembali rencana penerapan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada Januari 2025 mendatang.
Permintaan itu disampaikan Ketua Umum Asdeki, Khairul Mahalli, ketika dihubungi Jurnalis SIB News Network (SNN) melalui telepon, Minggu (28/10/2024), menanggapi renacana pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen pada 2025.
Diakui Mahalli, kenaikan PPN 12 persen merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Seperti diketahui tarif PPN dari 10 persen naik menjadi 11 persen mulai April 2022 dan kini rencana pemerintah akan menaikkan lagi menjadi 12 persen pada 2025.Namun rencana itu sebaiknya dikaji secara mendalam terutama dikaitkan dengan daya beli masyarakat yang sangan rendah.
Mahalli yang juga Ketua Umum Kadin Sumatera Utara ini menyebut telah mengamati perkembangan ekonomi global termasuk Indonesia yang lagi tak menggembirakan serta aktivitas pelaku usaha. Maka sebaiknya pemerintah mengkaji sekaligus menunda dulu kenaikan tarif PPN.
"Kita meminta Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan kembali tentang rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen, karena waktunya memang belum tepat. Kita menginginkan penerimaan negara di sektor pajak terus meningkat untuk membiayai berbagai infrastruktur. Namun, kondisi perekonomian masyarakat termasuk daya beli lagi anjlok," ucap Mahalli.
Pada tahun 2025 mendatang, tambahnya, pelaku usaha meminta pemerintah untuk memperbaiki daya beli masyarakat, termasuk mendorong swasembada pangan seperti yang dilontarkan Presiden Prabowo dalam sambutanya pada pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih.(*)