Medan (harianSIB.com) Anggota Komite I DPD RI Pdt Penrad Siagian menemui
Kepala Staf Kodam (Kasdam) I/BB
Brigjen TNI Refrizal di Markas Kodam I/BB, membahas situasi terkini di Sumut, baik terkait maraknya
aksi kriminalitas, seperti
geng motor dan
begal maupun situasi keamanan menjelang
Pilkada serentak di daerah ini.
"Seyogianya kunjungan saya ke Makodam I/BB diterima Pangdam I/BB, tapi karena beliau ada tugas ke Pulau Tello Nias, saya diterima Kasdam I/BB. Dalam pertemuan itu, kita membahas berbagai isu terkait keamanan, kriminalitas dan Pilkada serentak," tandas Penrad Siagian kepada wartawan, Kamis (31/10/2024) melalui WhatsApp seusai bertemu dengan Kasdam I/BB.
Penrad dalam pertemuan tersebut memperkenalkan dirinya sebagai anggota Komite I DPD RI yang salah satu mitranya di sektor pertahanan dan keamanan dan kunjungan ini merupakan yang pertama setelah dirinya dilantik menjadi senator. Penrad yang juga putra purnawirawan TNI tersebut mengutarakan harapannya kepada keluarga besar TNI, agar tetap menjaga netralitas pada Pilkada serentak, agar pesta demokrasi tersebut berjalan sangat demokratis.
Aktivis ini juga mengungkapkan keprihatinannya terkait maraknya kejahatan dan kriminalitas di Sumut, seperti gerombolan geng motor dan kelompok begal, yang dianggap sebagai bentuk kekalahan negara, karena sampai sekarang kelompok perusak keamanan itu terus marak.
"Negara memiliki kewenangan penuh untuk memaksa dan menjaga ketertiban umum, termasuk menjamin keamanan warganya. Kita juga punya hak untuk menuntut keamanan dan kenyamanan sebagai jaminan negara. Jika tidak dipenuhi, rakyat berhak meminta pertanggungjawaban," ujar Penrad.
Selain tingginya angka kriminalitas, Penrad juga menyoroti berbagai konflik agraria di beberapa daerah di Sumut, seperti kasus Gurilla di Simpang Gambus dan Mandoge Pematangsiantar yang hingga kini masih menyisakan banyak korban di pihak masyarakat.
"Rakyat tidak memiliki cukup uang, jaringan atau pengetahuan untuk menjaga tanahnya, sehingga wajib dilindungi lewat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat," ujar Penrad sembari menambahkan, penanganan konflik ini perlu dimulai dengan mendorong revisi kebijakan agraria melalui parlemen.
Bersikap Netral
Sementara itu, Brigjen TNI Refrizal memastikan bahwa pihaknya mengambil sikap netral pada Pilkada serentak atau TNI tidak memihak, tidak berkampanye, atau tidak memberikan bantuan dalam bentuk apa pun pada pesta demokrasi tersebut.
"Panglima juga telah menginstruksikan operasi keamanan untuk Pilkada dan melakukan gelar operasi di daerah-daerah rawan konflik. Intelijen di Kodam I/BB terus memperbarui tingkat kerawanan, sebab Kabupaten Nias Barat tercatat sebagai daerah paling rawan di Sumut," kata Refrizal.
Kodam I/BB juga telah menyusun strategi untuk memperbantukan Polri dalam menjaga keamanan di Pilkada, menyiapkan pemetaan wilayah konflik, perbantuan distribusi logistik Pemilu dan optimalisasi satuan kewilayahan.(*)