Medan (harianSIB.com) Kalangan
DPRD Sumut mendesak
Menteri ATR/BPN segera menindak tegas oknum internalnya yang terlibat dalam kelompok
mafia tanah, guna membenahi dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertanahan yang ditengarai 60 persen konflik tanah melibatkan "anak-buahnya".
Desakan itu diungkapkan Penasehat Fraksi PKB DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga dan anggota Fraksi PDI Perjuangan Salmon Sumihar Sagala kepada wartawan, Jumat (15/11/2024) melalui telepon di Medan menanggapi pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkap konflik pertanahan di Indonesia 60 persennya melibatkan oknum internal di dalam kementeriannya.
"Menteri ATR/BPN perlu mengambil langkah tegas membersihkan institusinya dari "mafia tanah" dengan melakukan audit Internal menyeluruh, baik proses kerja, dokumentasi dan pengambilan keputusan terkait penerbitan sertifikat tanah, perizinan, dan sengketa tanah. Audit ini dapat mengidentifikasi celah atau potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum tersebut," tandas Zeira.
Selain itu, tambah Zeira, segera dibentuk Tim Independen atau tim khusus yang independen untuk mengawasi dan menangani aduan konflik pertanahan. Tim ini bisa terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menjamin transparansi.
"Dalam pemberantasan mafia tanah ini, tidak boleh main-main, segera berikan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti terlibat, baik berupa pemecatan, penurunan pangkat, maupun pelaporan ke aparat penegak hukum untuk diproses sesuai undang-undang," tandas anggota dewan Dapil Labuhanbatu, Labura dan Labusel ini.
Sedangkan Salmon Sagala menekankan, perlunya penguatan sistem digitalisasi dalam layanan pertanahan untuk meminimalkan interaksi langsung antara masyarakat dan pegawai. Dengan sistem yang lebih transparan dan otomatis, risiko manipulasi atau kolusi dapat dikurangi.
Selain itu, tambah anggota dewan Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini, perlu perbaikan sistem rekrutmen dan pengawasan ditingkatkan dalam seleksi pegawai untuk memastikan integritas, serta lakukan pengawasan berkala terhadap kinerja pegawai di setiap tingkatan.
Jika Nusron Wahid ingin benar-benar membersihkan institusinya dari permainan mafia tanah tersebut, tambah, Salmon Sagala, Menteri ATR/BPN segera lakukan kerja sama dengan penegak hukum, baik Polri, Kejaksaan, dan KPK, guna memastikan penanganan kasus penyimpangan oleh oknum dilakukan secara tuntas dan memberikan efek jera.
Menurut Zeira dan Salmon, masyarakat ingin Menteri ATR/BPN memberi bukti nyata untuk menghabisi mafia tanah di instansi yang dipimpinnya, sebab tidak zamannya lagi memberi janji-janji kepada rakyat yang hanya enak didengar. Masyarakat sudah jenuh dengan janji-janji tanpa realisasi.(*).